Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto patut dicurigai. Salah satunya karena istrinya gemar pamer harta kekayaan atau flexing.
“Harta Kekayaan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto patut mendapat sorotan,” tulis akun Instagram @yayasanlbhindonesia dan @sahabaticw dikutip Senin (22/5).
Hal ini lantaran berkaitan dengan kabar istri Komjen Agus Andrianto yang kerap memamerkan gaya hidup mewah, seperti memiliki tas dengan harga fantastis hingga liburan ke luar negeri.
Baca juga: Selain Wagub Lampung, Walkot Pangkalpinang dan Sekda Jatim Juga Dipanggil KPK Terkait LHKPN
“Sebab istrinya diketahui kerap memamerkan gaya hidup mewah seperti tas puluhan juta hingga liburan ke luar negeri,” tulisnya dalam keterangan.
“Padahal dalam laporan hartanya diketahui kekayaan Agus Andrianto pada tahun 2016 hanya mencapai 1,6 Miliar,” kata YLBHI.
Selain itu, YLBHI juga menyebut Komjen Agus tercatat melaporkan harta kekayaannya ke KPK sebanyak tiga kali.
Baca juga: KPK Sebut Wagub Lampung Berjanji Penuhi Panggilan Pemeriksaan LHKPN
Sementara berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017, setiap pejabat tinggi Polri diwajibkan untuk melaporkan LHKPN kepada KPK.
“Kepatuhan atas pelaporan LHKPN ini setidaknya mengindikasikan Agus Andrianto menutupi kekayaan dan sumber pendapatannya,” lanjutnya.
Di sisi lain, YLBHI juga mengatakan Komjen Agus sempat dikaitkan dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi pertambangan batu bara ilegal yang menyeret nama Ismail Bolong.
Tak hanya Komjen Agus, belakangan ini Istrinya juga kerap disebut sebagai salah satu pemilik saham di PT. Ferolindo Mineral Nusantara.
“Menyisiri LHKPN pejabat Polri merupakan kegiatan untuk mewujudkan transparan di institusi Polri. Kami mengajak publik bersama sama melakukan pemantauan LHKPN,” sambungnya.
“Ini data bersama Tim ICW, PBHI, AJI, ICJR, YLBHI, KontraS,” kata Ketua YLBHI, M Isnur kepada Media Indonesia saat dikonfirmasi.
(Z-9)
Pemprov DKI tidak akan memberi perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti bersalah, termasuk jika pelaku berasal dari internal perusahaan milik daerah.
Transparansi dan keterbukaan menjadi prinsip yang tak bisa ditawar-tawar di era saat ini.
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara menemukan tanda-tanda kekerasan yang signifikan, di antaranya patah tulang belakang,
Korban ditemukan tak bernyawa di dasar kolam renang.
Mekanisme tersebut sangat rentan terhadap abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dan nihil kontrol maupun akuntabilitas.
Wakapolri Komjen Agus Andrianto diangkat menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini disampaikan di Istana Merdeka
Tambahan tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan dan potensi tantangan di tahun depan.
Wakil Kapolri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan aneka tantangan keamanan di 2024. Tantangan tersebut mulai dari dalam hingga luar negeri.
PT Pindad adalah salah satu BUMN pertahanan yang sedang naik daun dengan banyaknya produk pertahanan berkualitas ekspor.
Resmi menjabat sebagai Wakapolri, Komjen Agus pastikan tidak ada matahari kembar di tubuh Polri
"Wakapolri direncanakan hari Senin tanggal 3 Juli ya," kata As SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (1/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved