Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memanggil pejabat yang laporan kekayaan penyelenggara negaranya (LHKPN) dinilai janggal. Kali ini, seorang pejabat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara Dipanggil.
"Benar, hari ini, 23 Mei 2023 KPK mengagendakan permintaan klarifikasi LHKPN seorang pejabat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara," kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 Mei 2023.
Ipi enggan memerinci identitas pejabat itu. Namun, pihak yang dipanggil itu diharap memenuhi panggilan tim klarifikasi LHKPN KPK.
Baca juga: Cegah Potensi Penggelapan, Jakpro Laporkan Penyelenggaraan Formula E Ke KPK
Pejabat yang dipanggil biasanya diminta membawa sejumlah dokumen. KPK sejatinya juga sudah melakukan penelusuran aset kepada penyelenggara negara yang LHKPN-nya dinilai janggal.
Teranyar, tiga pejabat yakni Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana, Sekda Riau SF Hariyanto, dan Sekda Jatim Adhy Karyono diperiksa KPK terkait LHKPN pada Senin, 22 Mei 2023. Permintaan klarifikasi itu merupakan yang kedua kalinya untuk mereka semua.
Baca juga: KPK Endus Modus Pencucian Uang dalam Pengembangan Kasus Suap di MA
Adhy mengaku sudah memberikan penjelasan LHKPN dengan rinci. Dia mengeklaim tidak ada aset yang ditutupi.
"Saya sudah jelaskan semuanya, clear, insyaallah clear. Saya buka semuanya ya," kata Adhy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 22 Mei 2023.
Dia mengeklaim pertanyaan KPK hanya terkait kepemilikan aset dalam LHKPN-nya. Adhy berharap data yang diberikan cukup. (Z-3)
Profil dan harta Yaqut Cholil Qoumas, eks Menag yang jadi tersangka KPK kasus korupsi kuota haji. Simak riwayat dan kekayaannya.
KPK mendalami kepemilikan aset eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum tercatat dalam LHKPN. Penelusuran dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan dan kesesuaian laporan
KPK menyampaikan bahwa pihaknya tengah menelusuri sejumlah aset tidak bergerak milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diduga belum tercantum dalam LHKPN.
KPK mengusut LHKPN mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Diduga ada aset yang tak dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.
KPK memastikan akan menelusuri informasi aliran uang kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB yang menjerat Ridwan Kamil atau RK ke sejumlah pihak
KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam OTT terkait mutasi jabatan. Berdasarkan LHKPN 2025, kekayaannya tercatat mencapai Rp6,3 miliar
Ia pun berharap masyarakat tidak mudah lupa dan tetap kritis dalam menilai perilaku pejabat publik, terutama menjelang kontestasi politik pada 2029 mendatang.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas
Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.
DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)
PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved