Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Widodo dan Bupati Bolaang Mongondow Timur Sam Sachrul Mamonto hari ini. Keduanya bakal diklarifikasi soal data dalam laporan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.
"Untuk hari ini, Selasa, 16 Mei 2023 KPK mengundang Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak dan Bupati Bolaang Mongondow Timur terkait klarifikasi LHKPN," kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Selasa (16/5).
Pemeriksaan LHKPN dilakukan jika KPK melihat adanya kejanggalan. Keduanya wajib hadir untuk memberikan klarifikasi atas aset yang dimilikinya.
Baca juga: Pekan ini Wagub dan Kadinkes Lampung Dipanggil KPK
KPK menjadwalkan pemanggilan untuk klarifikasi LHKPN terhadap sejumlah pejabat pekan ini. Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim bakal dimintai keterangan pada Rabu (17/5).
Setelah itu, KPK memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana pada Jumat (19/5). Klarifikasi LHKPN itu merupakan yang kedua kali untuknya di tahun ini.
Baca juga:KPK akan Periksa LHKPN Wagub Lampung pada 17 Mei
Reihana dipanggil karena kerap memamerkan harta di media sosial. Dia bungkam saat ditanya awak media usai diperiksa beberapa waktu lalu.
Diketahui, Reihana tidak melaporkan semua aset yang dimilikinya. Ada beberapa rekening yang tidak masuk data.
"Beberapa rekening bank tidak dilaporkan," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu, 10 Mei 2023.
Pahala mengatakan Reihana memerintahkan stafnya untuk mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya. Sehingga, asetnya tidak berubah selama lima tahun terakhir. (Z-3)
KPK meminta calon kepala daerah (cakada) segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) karena besok merupakan batas akhir pengiriman berkas.
KPK telah menerima laporan LHKPN dari 1.432 bakal calon kepala daerah (bacakada), dan yang sudah dinyatakan lengkap sejumlah 1.325 bacakada
KEKAYAAN para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjadi sorotan publik menjelang pemilihan.
Harun-Ichwan meminta kepada MK untuk membatalkan penetapan Saipullah-Atika sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 2.
Perbandingan data berdasarkan laporan yang masuk ke KPK mengenai jumlah harta kekayaan penyelenggara negara.
Hingga saat ini baru 50 anggota yang selesai melaporkan LHKPN melalui Sekretariat Dewan.
Pekan Sita Serentak Tahun 2025 dimulai dengan kegiatan kick-off di Kanwil DJP Jawa Barat II.
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajak (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
KOLABORASI antara Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakut dan Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jakut tidak selalu soal pajak. Kali ini, mereka berkolaborasi menjaga lingkungan.
Latar belakang profesi orang tua dari tersangka Mario Dandy Satrio tidak akan memengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus penganiayaan tersebut.
KPK belum memeriksa lebih detail soal harta kekayaan Rafael, namun dia mengatakan harta kekayaan dan aset Rafael tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat eselon III.
"S juga mencontohkan sikap tobat (sujud dengan lutut, kepala sebagai tumpuan, dan tangan kaki seperti istirahat di pinggang) atas permintaan tersangka MDS agar ditirukan oleh korban."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved