Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Tidak ada pola yang diatur agar salah satu paslon diuntungkan.
Apabila terjadi perbedaan di situs web dengan formulir C1, data yang lebih benar adalah yang ada di penghitungan suara berjenjang
Situng hanya bisa diakses dari dalam KPU dan dilengkapi berbagai macam pengamanan termasuk lokasi di daerah bencana
Marsudi lantas menegaskan, kedua paslon mendapatkan perlakuan sama, baik dikurangi atau penambahan suara dalam situng.
KPU mengimbangi lawan, yang pukulannya kosong tidak akan dibalas
KPU tidak menghadirkan saksi lantaran keterangan saksi dari pihak pemohon telah terjawab semua dalam persidangan kemarin.
Meski tidak menghadirkan saksi fakta, KPU sebagai pihak termohon menghadirkan satu saksi ahli.
Jumlah saksi yang hadir dari pihak KPU pada hari ini jumlahnya bisa saja tidak sebanyak jumlah saksi yang dihadirkan kubu pemohon yaitu Prabowo-Sandi.
Bahkan, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih mengingatkannya posisinya sebagai saksi, bukan ahli, sehingga hanya menerangkan pengalaman bukan pendapat.
KPU tak bisa memastikan amplop tersebut memuat surat suara sah sebagaimana yang disampaikan saksi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sehingga, Teguh akan melihat amplop asli yang dikeluarkan KPU untuk melihat perbedaan dengan amplop yang diserahkan saksi.
Dalam rapat tersebut, KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1.201.388.105.000. Sementara itu, Bawaslu mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp497.099.425.000.
Tim Hukum Prabowo-Sandi berdalih alat bukti belum bisa dihadirkan karena ada ketidakmampuan mesin fotokopi
Bambang kerap menjawab pertanyaan hakim yang ditujukan kepada saksi 02
BPN belum bisa menghadirkan bukti soal dokumen DPT Invalid yang mempengaruhi perolehan suara
Pihaknya tidak mempermasalahkan soal pembatasan jumlah saksi yang dihadirkan pada sidang berikutnya.
KPU hanya membacakan 30 dari 300 halaman karena jika dibaca keselurahan bisa menghabiskan waktu 3 jam
Di awal persidangan, kuasa hukum KPU Ali Nurdin menyatakan pihaknya keberatan atas perbaikan permohonan yang diajukan BPN Prabowo-Sandi.
Ketua Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin, meminta menolak permohonan BPN Prabowo-Sandi.
KPU, menurut Ali, telah melakukan pengolahan data, berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri, serta mengadakan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi dan kabupaten/kota.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved