Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSONEL TNI-Polri mengawal ketat jalan Imam Bonjol yang menuju kantor KPU RI. Bahkan jalan di kedua sisi itu telah diberikade beton dan kawat berduri sehingga ditutup untuk akses umum.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengatakan kawasan di depan KPU steril saat penetapan presiden-wakil presiden terpilih 2019. Oleh karena itu, pihaknya tidak memperbolehkan adanya arus lalu lintas di kawasan tertentu.
"Di depan KPU, Jalan Imam Bonjol, protap pengamanannya mutlak, harga mati tidak boleh ada kendaraan yang lewat sini," kata Harry di depan KPU, Jakarta Pusat, Minggu (30/6).
Harry menyebut akses ke KPU baik dari arah Menteng maupun Bundaran HI telah ditutup. Dia juga memerintahkan anggota untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan atau orang yang memasuki kawasan tersebut.
"Terkait pengamanan, saya minta ke teman-teman saring atau filter orang yang akan masuk ke dalam KPU ini yang memiliki identitas dan memang berkepentingan," sebutnya.
Baca juga: Penetapan KPU, Jokowi-Amin Didampingi Elite Parpol Koalisi
Harry juga meminta koordinasi dengan pamdal yang ada di dalam guna meningkatkan pengamanan.
"Pengamanan ini jelas mutlak tidak boleh ada orang yang masuk, nanti dicek dan re-check orang yang masuk dan betul-betul hanya yang diperkenankan masuk," tuturnya.
Selanjutnya, ia mengimbau massa tidak menggelar aksi apapun di seputaran kawasan jalan Imam Bonjol. Pihaknya akan melakukan tindakan tegas apabila ada yang melanggar imbauan tersebut.
"Dari Polda Metro Jaya sudah mengingatkan berkali-kali STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) perizinan untuk kegiatan hari ini Minggu, tidak mengeluarkan perizinan terkait kelompok massa yang akan melaksanakan aksi," pungkasnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan mengerahkan sedikitnya 10 personel gabungan guna pengamanan dan penjagaan di kawasan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan beberapa lokasi lainya jelang penetapan capres-cawapres terpilih, Minggu (30/6).(OL-5)
"Penetapan KPU ada 10 ribuan (personel gabungan) di sana," kata Argo dalam keterangannya, Sabtu (29/6).
Menurutnya, pengawalan juga diberlakukan terhadap komisioner KPU. Bahkan antisipasi segala ancaman kepada komisioner juga telah dilakukan.
"Semua pejabat negara bila ada ancaman atau kekhawatiran, kami memberikan pengamanan," sebutnya. (FER)
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut pelimpahan kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sudah sesuai aturan.
Atas dasar ketidapatuhan tersebut, ia meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali rencana keluar dari BOP.
POLDA Metro Jaya resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras aktivis Kontras Andrie Yunus kepada TNI.
Tiga prajurit TNI dilaporkan tewas dalam insiden terpisah di wilayah operasi UNIFIL di Libanon Selatan.
MER-C Indonesia menyampaikan duka cita atas gugurnya tiga personel TNI yang tengah menjalankan tugas sebagai pasukan perdamaian di Libanon Selatan. Ketiga prajurit gugur di markas Unifil
Tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Libanon mendapat kenaikan pangkat anumerta serta santunan negara.
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved