Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSONEL TNI-Polri mengawal ketat jalan Imam Bonjol yang menuju kantor KPU RI. Bahkan jalan di kedua sisi itu telah diberikade beton dan kawat berduri sehingga ditutup untuk akses umum.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengatakan kawasan di depan KPU steril saat penetapan presiden-wakil presiden terpilih 2019. Oleh karena itu, pihaknya tidak memperbolehkan adanya arus lalu lintas di kawasan tertentu.
"Di depan KPU, Jalan Imam Bonjol, protap pengamanannya mutlak, harga mati tidak boleh ada kendaraan yang lewat sini," kata Harry di depan KPU, Jakarta Pusat, Minggu (30/6).
Harry menyebut akses ke KPU baik dari arah Menteng maupun Bundaran HI telah ditutup. Dia juga memerintahkan anggota untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan atau orang yang memasuki kawasan tersebut.
"Terkait pengamanan, saya minta ke teman-teman saring atau filter orang yang akan masuk ke dalam KPU ini yang memiliki identitas dan memang berkepentingan," sebutnya.
Baca juga: Penetapan KPU, Jokowi-Amin Didampingi Elite Parpol Koalisi
Harry juga meminta koordinasi dengan pamdal yang ada di dalam guna meningkatkan pengamanan.
"Pengamanan ini jelas mutlak tidak boleh ada orang yang masuk, nanti dicek dan re-check orang yang masuk dan betul-betul hanya yang diperkenankan masuk," tuturnya.
Selanjutnya, ia mengimbau massa tidak menggelar aksi apapun di seputaran kawasan jalan Imam Bonjol. Pihaknya akan melakukan tindakan tegas apabila ada yang melanggar imbauan tersebut.
"Dari Polda Metro Jaya sudah mengingatkan berkali-kali STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) perizinan untuk kegiatan hari ini Minggu, tidak mengeluarkan perizinan terkait kelompok massa yang akan melaksanakan aksi," pungkasnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan mengerahkan sedikitnya 10 personel gabungan guna pengamanan dan penjagaan di kawasan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan beberapa lokasi lainya jelang penetapan capres-cawapres terpilih, Minggu (30/6).(OL-5)
"Penetapan KPU ada 10 ribuan (personel gabungan) di sana," kata Argo dalam keterangannya, Sabtu (29/6).
Menurutnya, pengawalan juga diberlakukan terhadap komisioner KPU. Bahkan antisipasi segala ancaman kepada komisioner juga telah dilakukan.
"Semua pejabat negara bila ada ancaman atau kekhawatiran, kami memberikan pengamanan," sebutnya. (FER)
Jumlah pelanggaran prajurit TNI 2025 menurun hingga 40%. Namun, tantangan disiplin dan kejahatan siber masih jadi sorotan.
Pemerintah mengambil langkah konkret dengan memperkuat pengamanan bandara khususnya di wilayah di Papua menyusul insiden penembakan pesawat perintis di Papua Selatan.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved