Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Krisyanto mengatakan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini merupakan penanda urusan Pilpres telah usai.
"Tentu saja ini menjadi momentum kita bersama dan dengan penetapan dari KPU, maka seluruh tahapan Pilpres telah selesai. Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin menjadi Presiden dan Wakil Presiden kita semua untuk Indonesia raya," kata Hasto saat tiba di gedung KPU, Minggu (30/6).
"Kami penuh syukur menanggapi acara KPU ini. Kami juga tertib datang bersama-sama untuk menyesuaikan dengan seluruh yang ditetapkan oleh KPU," sambungnya.
Baca juga: Mendagri Apresiasi KPU Selenggarakan Pemilu dengan Baik
Menyoal ketidakhadiran Prabowo dan Sandi, Hasto tidak mempermasalahkan. Sebab, usainya Pilpres ini menandakan Indonesia memasuki babak baru.
Oleh karena itu sudah semestinya semua pihak saling bahu membahu untuk membangun Indonesia.
"Tidak ada lagi kontestasi, yang ada adalah bersama-sama membangun negeri. Karena semangat kita adalah semangat gotong royong, itu sebagai intisari dari ideologi pancasila," pungkasnya.
Sidang pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden akan dimulai pukul 15.30 WIB. Dalam sidang ini KPU mengundang perwakilan dari Tim Kampanye Nasional (TKN), Badan Pemenangan Nasional (BPN) dan sejumlah LSM.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved