Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU)hari ini akan menggelar rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2019. Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang memenangi kompetisi bakal hadir. Sebaliknya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno absen.
Agenda rapat pleno terbuka itu akan dihelat di ruang sidang utama lantai 2 Gedung KPU, Jakarta. Penetapan presiden dan wapres terpilih dilakukan tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo-Sandi atas kemenangan Jokowi-Amin.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya tadinya berharap kedua pasangan calon hadir dalam acara itu meski kehadiran mereka bukan kewajiban. Namun, hanya Jokowi-Amin yang memastikan bakal hadir, sedangkan Prabowo-Sandi mengirimkan perwakilan.
"Kita baru saja mendapat informasi paslon 02 tidak hadir, tapi paslon 01 dijadwalkan hadir besok sore (hari ini). Semoga masih ada perubahan sehingga semua paslon bisa hadir," ujar Wahyu, kemarin.
Dijelaskan, nantinya Jokowi yang kemarin masih mengikuti KTT G-20 di Osaka, Jepang, akan memberikan pidato di ruangan rapat pleno kemudian dilakukan konferensi pers. Jika Prabowo-Sandi bisa hadir, kedua paslon sedianya diagendakan memberikan pernyataan secara bersama-sama.
Rapat pleno penetapan presiden dan wapres terpilih dijadwalkan dimulai pukul 15.30 hingga 17.00 WIB. Total ada 150 undangan yang dialokasikan oleh KPU untuk berbagai kalangan.
Kepastian hadirnya Jokowi-Amin juga disampaikan Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Usman Kansong. "Ketua TKN Erick Thohir dan parpol koalisi pendukung Jokowi-Amin akan mendampingi.''
Untuk mengamankan rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, Polri akan mengerahkan sedikitnya 10 ribu personel gabungan di KPU dari total 45 ribu aparat yang masih disiagakan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pengamanan juga secara khusus diberikan kepada para komisioner KPU. (Ins/Fer/X-8)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved