Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU)hari ini akan menggelar rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2019. Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang memenangi kompetisi bakal hadir. Sebaliknya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno absen.
Agenda rapat pleno terbuka itu akan dihelat di ruang sidang utama lantai 2 Gedung KPU, Jakarta. Penetapan presiden dan wapres terpilih dilakukan tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo-Sandi atas kemenangan Jokowi-Amin.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya tadinya berharap kedua pasangan calon hadir dalam acara itu meski kehadiran mereka bukan kewajiban. Namun, hanya Jokowi-Amin yang memastikan bakal hadir, sedangkan Prabowo-Sandi mengirimkan perwakilan.
"Kita baru saja mendapat informasi paslon 02 tidak hadir, tapi paslon 01 dijadwalkan hadir besok sore (hari ini). Semoga masih ada perubahan sehingga semua paslon bisa hadir," ujar Wahyu, kemarin.
Dijelaskan, nantinya Jokowi yang kemarin masih mengikuti KTT G-20 di Osaka, Jepang, akan memberikan pidato di ruangan rapat pleno kemudian dilakukan konferensi pers. Jika Prabowo-Sandi bisa hadir, kedua paslon sedianya diagendakan memberikan pernyataan secara bersama-sama.
Rapat pleno penetapan presiden dan wapres terpilih dijadwalkan dimulai pukul 15.30 hingga 17.00 WIB. Total ada 150 undangan yang dialokasikan oleh KPU untuk berbagai kalangan.
Kepastian hadirnya Jokowi-Amin juga disampaikan Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Usman Kansong. "Ketua TKN Erick Thohir dan parpol koalisi pendukung Jokowi-Amin akan mendampingi.''
Untuk mengamankan rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, Polri akan mengerahkan sedikitnya 10 ribu personel gabungan di KPU dari total 45 ribu aparat yang masih disiagakan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pengamanan juga secara khusus diberikan kepada para komisioner KPU. (Ins/Fer/X-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved