Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan berdasarkan pidato yang disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo dalam sambutannya menunjukkan bahwa Jokowi tidak terjebak dengan bentuk polarisasi ketika pemilihan umum.
Menurut Surya, Presiden menyadari untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih maju lagi dibutuhkan kerja sama dari seluruh elemen bangsa. Lebih lanjut ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menunjukkan sikap lebih dari sekedar politisi, tetapi sebagai negarawan dalam isi pidatonya.
"Kita semuanya harus membangun kesadaran menjadi sesuatu yang bisa memperkokoh semangat kebangsaan kita. Nilai-nilai seorang politisi tidak hanya berhenti menjadi politisi saja. Tetapi harus belajar menjadi seorang negarawan, statesmanship, fairness, gentle, bertanding siap untuk kalah serta siap untuk menang, yang menang menghormati begitu juga yang kalah menghormati yang berhasil memenangi kompetisi ini," tutur Surya saat ditemui usai penetapan Komisi Pemilihan Umum di Gedung KPU Jakarta, Minggu (30/6).
Untuk langkah selanjutnya pascapenetapan pemenang pemilu, menurut Surya, Jokowi harus leading sebagai presiden terpilih untuk menentukan langkah selanjutnya apakah akan merangkul pasangan calon lawannya atau seperti apa.
Baca juga: Ditanya Soal Rekonsiliasi, Jokowi: Tanya Pak Prabowo
Presiden tentu akan menentukan suatu grand strategy yang akan dijalankan demi mencapai visi pembangunannya. Surya menyadari dalam hal ini tentu ada pihak yang setuju maupun tidak, tetapi hal tersebut merupakan suatu proses yang harus dihadapi oleh Jokowi sendiri.
"NasDem amat sangat berkepentingan proses sistem demokrasi yang kita miliki saat ini harus bisa kita pertahankan. Bahkan kita kondisikan ke arah yang lebih baik dari sisi kualitas demokrasi itu sendiri. Artinya harus tetap terjaga check and balance, antara kekuatan eksekutif dan kekuatan legislatif di sisi lain. Tidak mungkin semuanya diajak mari kita duduk dalam pemerintahan," tuturnya.
Surya juga mengingatkan agar jangan sampai terjebak hanya kepada tampilan luar semata dalam kaitan rekonsiliasi.
"Kita jangan meninabobokan semuanya dengan pendekatan yang lips service pendekatan kulit. Semua mengajak rekonsiliasi, mari rekonsiliasi tapi hatinya belum terbuka. Tidak ada kejujuran tidak ada kesadaran di sana. Tidak ada saling menghargai untuk apa rekonsiliasi," tegas Surya.
"Rekonsiliasi harus bisa dimaknai adanya kesadaran sepenuhnya tidak setengah-setengah. Mengakui kekurangan, kesalahan, memperbaiki bersama duduk bersama berangkat dan maju bersama. Itu makna rekonsiliasi yang kita harapkan bisa memberikan arti bagi kebaikan bangsa ini," pungkasnya. (OL-1)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved