Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan berdasarkan pidato yang disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo dalam sambutannya menunjukkan bahwa Jokowi tidak terjebak dengan bentuk polarisasi ketika pemilihan umum.
Menurut Surya, Presiden menyadari untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih maju lagi dibutuhkan kerja sama dari seluruh elemen bangsa. Lebih lanjut ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menunjukkan sikap lebih dari sekedar politisi, tetapi sebagai negarawan dalam isi pidatonya.
"Kita semuanya harus membangun kesadaran menjadi sesuatu yang bisa memperkokoh semangat kebangsaan kita. Nilai-nilai seorang politisi tidak hanya berhenti menjadi politisi saja. Tetapi harus belajar menjadi seorang negarawan, statesmanship, fairness, gentle, bertanding siap untuk kalah serta siap untuk menang, yang menang menghormati begitu juga yang kalah menghormati yang berhasil memenangi kompetisi ini," tutur Surya saat ditemui usai penetapan Komisi Pemilihan Umum di Gedung KPU Jakarta, Minggu (30/6).
Untuk langkah selanjutnya pascapenetapan pemenang pemilu, menurut Surya, Jokowi harus leading sebagai presiden terpilih untuk menentukan langkah selanjutnya apakah akan merangkul pasangan calon lawannya atau seperti apa.
Baca juga: Ditanya Soal Rekonsiliasi, Jokowi: Tanya Pak Prabowo
Presiden tentu akan menentukan suatu grand strategy yang akan dijalankan demi mencapai visi pembangunannya. Surya menyadari dalam hal ini tentu ada pihak yang setuju maupun tidak, tetapi hal tersebut merupakan suatu proses yang harus dihadapi oleh Jokowi sendiri.
"NasDem amat sangat berkepentingan proses sistem demokrasi yang kita miliki saat ini harus bisa kita pertahankan. Bahkan kita kondisikan ke arah yang lebih baik dari sisi kualitas demokrasi itu sendiri. Artinya harus tetap terjaga check and balance, antara kekuatan eksekutif dan kekuatan legislatif di sisi lain. Tidak mungkin semuanya diajak mari kita duduk dalam pemerintahan," tuturnya.
Surya juga mengingatkan agar jangan sampai terjebak hanya kepada tampilan luar semata dalam kaitan rekonsiliasi.
"Kita jangan meninabobokan semuanya dengan pendekatan yang lips service pendekatan kulit. Semua mengajak rekonsiliasi, mari rekonsiliasi tapi hatinya belum terbuka. Tidak ada kejujuran tidak ada kesadaran di sana. Tidak ada saling menghargai untuk apa rekonsiliasi," tegas Surya.
"Rekonsiliasi harus bisa dimaknai adanya kesadaran sepenuhnya tidak setengah-setengah. Mengakui kekurangan, kesalahan, memperbaiki bersama duduk bersama berangkat dan maju bersama. Itu makna rekonsiliasi yang kita harapkan bisa memberikan arti bagi kebaikan bangsa ini," pungkasnya. (OL-1)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved