Jokowi Utamakan Koalisi Pendukung

PRESIDEN terpilih 2019-2024 Joko Widodo mengungkapkan pembahasan koalisi dalam kaitan merangkul oposisi belum menjadi prioritasnya. Dia lebih fokus membahasnya terlebih dahulu dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang meng­usungnya.

“Ya, masih perlu waktu untuk itu karena saya pun harus mengajak bicara yang sudah ada di dalam, yakni Koalisi Indonesia Kerja. Seperti yang sudah saya sampaikan, terbuka untuk siapa pun bersama-sama memajukan dan membangun negara ini,” ujar Jokowi dalam konferensi persnya di Gedung KPU RI, Jakarta, kemarin.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menegaskan rekonsiliasi tidak berarti dimaknai sebagai pembagian kursi di kabinet.

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan bahwa partainya belum menentukan sikap akan masuk ke KIK atau tidak.

“Partai Demokrat masih berduka. Setelah 10 Juli kami akan sampaikan,” ungkapnya.

Menyoal isu mengenai ditawarkannya posisi menteri kepada Agus Harimurti Yudhoyono, Hinca mengatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu posisi tersebut.

Sementara itu, pengamat politik dari Saiful Mujani ­Research Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, menilai bergabungnya oposisi dapat di-akomodasi kepemimpinan Jokowi periode 2019-2024 ­sejauh tidak akan mengganggu agenda-agenda prioritas.

Menurut dia, bergabungnya oposisi menjadi peluang baik karena Jokowi akan lebih mudah memperoleh dukungan mayoritas sekaligus menghentikan polarisasi. “Tapi karena kabinetnya harus dibagi, jadi jatah untuk tiap-tiap partai mungkin berkurang. Akibatnya mungkin ada partai yang tidak puas sehingga bisa gaduh di dalam,” ungkapnya.

Direktur Pusat Studi ­Hukum dan Teori Konstitusi FH Universitas Kristen ­Satya Wacana, Umbu Rauta, menilai sebaik-nya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin memiliki oposisi yang ­kritis sehingga terhindar dari kekuasaan yang mutlak dan bahkan otoriter. (Dro/Mir/Faj/Uca/X-11)