Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan bakal diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (24/5).
KPK bakal memanggil ulang Mantan Komisaris Wika Beton Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), Rabu (24/5) mendatang.
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah dua rumah tersangka kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal, Dito Mahendra, Jumat (19/5) pekan lalu.
KPK menegaskan bahwa status hukum yang diberikan kepada Dadan Tri Yudianto, yakni tersangka dalam kasus dugaan suap di Mahkamah Agung sudah dilandaskan bukti permulaan yang cukup.
KPK meminta warga Depok, Jawa Barat, untuk menolak serangan fajar yang diberikan para calon legislatif atau partai politik saat kampanye.
Dugaan perintangan penyidikan dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe didesain bak sebuah film.
KPK menduga Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe memerintahkan sejumlah pejabat untuk mengondisikan pengerjaan proyek di wilayahnya.
Wali Kota nonaktif Bandung Yana Mulyana diduga ikut campur dalam pemilih proyek di wilayahnya. Ia diyakini memilih kontraktor yang memberi imbalan untuk menangani proyek.
KPK meminta seluruh saksi yang dipanggil dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA bertindak kooperatif. Informasi dari mereka bisa mempercepat penyelesaian perkara.
Mantan Komisaris Wika Beton Dadan Tri Yudianto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia memprotes penetapan tersangka oleh KPK.
Nasionalisme dan patriotisme yang terkandung dalam Harkitnas, sambung Firli, seyogianya menguatkan tekad dalam jihad melawan korups
Proyek toilet mewah yang dikenal WC sultan ini sudah diselidiki berdasarkan Sprin Lidik - 08 /Lid - 01.00/01/01 2021.
KPK memanggil Fenny Steffy Burase sebgai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh.
ANGGOTA Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan jabatan komisioner KPK sebaiknya tidak empat tahun, melainkan cukup tiga tahun saja.
Gugatan masa jabatan pimpinan KPK dipertanyakan. Pasalnya pengajuan itu di tengah dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mempelajari laporan dugaan maladministrasi dalam pemberhentian dengan hormat Brigjen Endar Priantoro.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur Adhy Karyono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pemeriksaan LHKPN miliknya. Dia berdalih ada acara yang tidak bisa ditinggalkan.
Masa jabatan pimpinan KPK dinilai saat ini sudah terlalu lama. Masa jabatan pimpinan KPK dinilai cukup tiga tahun.
KPK mencegah tiga orang pihak swasta terkait kasus dugaan TPPU Lukas Enembe.
Anggota DPR Arsul Sani mengingatkan makin lama suatu masa jabatan, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan juga makin besar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved