Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memaksimalkan upaya pencegahan untuk mencegah tindakan koruptif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Setidaknya, ada tiga elemen yang wajib disesuaikan.
"Agar pemilu terlaksana secara demokratis untuk menghasilkan para pemimpin terbaik yang bisa mensejahterakan dan memajukan kehidupan masyarakat," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (14/6).
Ketiga elemen itu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak penyelenggara, partai politik sebagai peserta, serta masyarakat sebagai pemilih.
Baca juga: Laporan Dugaan Etik Firli Bahuri, Dewas: Kasih Kami Waktu Lagi
Tiga elemen itu ditangani dengan cara berbeda. KPU dan Bawaslu dididik berintegritas dengan program penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas (PAKU Integritas). Pejabat yang ikut bisa berdiskusi untuk memahami tindakan kotor yang dilarang.
"Kegiatan ini merupakan forum edukasi, komunikasi, diskusi serta konsultasi untuk berbagi informasi serta pengetahuan terkini dalam rangka meningkatkan serta menguatkan komitmen antikorupsi serta integritas bagi penyelenggara negara dalam konteks pendidikan dan pencegahan korupsi," ucap Ali.
Baca juga: KPU Janji Buka Data Bacaleg Cek Kuota Keterwakilan Perempuan
Untuk partai politik, KPK membekalinya dengan program politik cerdas berintegritas (PCB). Semua kader bakal dididik agar berintegritas tinggi secara daring dan luring.
Terakhir, masyarakat dididik agar berintegritas tinggi dengan menggerakkan bus antikorupsi. Kendaraan itu keliling untuk mengingatkan bahaya politik uang saat pemilu.
"Tema yang diangkat pada kegiatan kali ini adalah 'hajar serangan Fajar', sebagai kampanye anti-politik yang menjelang tahun politik 2024," tutur Ali. (Z-3)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjawab perihal polemik penggunaan jet pribadi oleh para anggota KPU yang disebut melebihi anggaran.
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pendaftaran sengketa Pilkada 2024 merupakan hak konstitusi dari setiap pasangan calon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved