Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memaksimalkan upaya pencegahan untuk mencegah tindakan koruptif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Setidaknya, ada tiga elemen yang wajib disesuaikan.
"Agar pemilu terlaksana secara demokratis untuk menghasilkan para pemimpin terbaik yang bisa mensejahterakan dan memajukan kehidupan masyarakat," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (14/6).
Ketiga elemen itu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak penyelenggara, partai politik sebagai peserta, serta masyarakat sebagai pemilih.
Baca juga: Laporan Dugaan Etik Firli Bahuri, Dewas: Kasih Kami Waktu Lagi
Tiga elemen itu ditangani dengan cara berbeda. KPU dan Bawaslu dididik berintegritas dengan program penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas (PAKU Integritas). Pejabat yang ikut bisa berdiskusi untuk memahami tindakan kotor yang dilarang.
"Kegiatan ini merupakan forum edukasi, komunikasi, diskusi serta konsultasi untuk berbagi informasi serta pengetahuan terkini dalam rangka meningkatkan serta menguatkan komitmen antikorupsi serta integritas bagi penyelenggara negara dalam konteks pendidikan dan pencegahan korupsi," ucap Ali.
Baca juga: KPU Janji Buka Data Bacaleg Cek Kuota Keterwakilan Perempuan
Untuk partai politik, KPK membekalinya dengan program politik cerdas berintegritas (PCB). Semua kader bakal dididik agar berintegritas tinggi secara daring dan luring.
Terakhir, masyarakat dididik agar berintegritas tinggi dengan menggerakkan bus antikorupsi. Kendaraan itu keliling untuk mengingatkan bahaya politik uang saat pemilu.
"Tema yang diangkat pada kegiatan kali ini adalah 'hajar serangan Fajar', sebagai kampanye anti-politik yang menjelang tahun politik 2024," tutur Ali. (Z-3)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved