Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin melarikan diri pasca-operasi tangkap tangan (OTT)
Sejak diumumkan sebagai tersangka pada Selasa, 8 Oktober lalu, keberadaan Paman Birin tidak diketahui KPK.
ANGGOTA Komisi XIII DPR Yasonna Laoly mengaku mendengar Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) terkait Capim dan Cadewas KPK ke DPR
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
MAKI menilai kepolisian perlu menuntaskan dan menentukan nasib kasus eks Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri dalam perkara pelanggaran aturan KPK.
Dana itu diyakini merupakan bayaran untuk broker terkait investasi yang dilakukan Taspen.
KPK dipastikan masih belum menentukan tersangka dalam perkara tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penggunaan jet pribadi Putra Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep bukan gratifikasi.
Lembaga antirasuah yakin mereka memiliki peran penting dalam memperjuangkan Indonesia bebas dari tindakan korupsi.
Penyidik diharap segera memenuhi petunjuk yang diberikan agar perkara itu segera disidangkan.
KPK mendorong RUU Pembatasan Uang Kartal disahkan. Calon beleid itu diyakini bisa menyusahkan transaksi suap pakai tunai.
Samad berharap DPR tidak terus menerus mengabaikan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, calon beleid itu penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ada enam orang yang sudah ditahan KPK dalam perkara ini. Namun, peran mereka cuma pemberi suap dan kurir pengumpul uang untuk Sahbirin.
DEWAS KPK menyebut sistem politik dan pemerintahan di Indonesia saat ini masih melembagakan dan memfasilitasi berbagai tindakan koruptif.
Total sudah 29 saksi diperiksa penyidik dalam kasus ini. Para saksi tersebut di antaranya para pegawai KPK hingga pegawai di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Penyembunyian uang tunai susah dideteksi oleh KPK.
Celah itu juga bisa lancar karena aturan main dalam batasan transaksi tunai belum disahkan negara.
Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi diminta menginvestigasi hakim Mangapul dan Heru Hanindyo
Secara perinci, uang yang diterima Rhamdan meliputi total Rp4,5 juta pada 2019, Rp20,1 juta pada 2020, Rp30 juta pada 2021, Rp36 juta pada 2022, serta Rp5 juta pada 2023.
Tessa menjelaskan dugaan rasuah yang diusut merupakan kerja sama pengadaan komputer dan laptop di INTI.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved