Sumbat Korupsi, KPK Baru Buka Diskusi dengan Parpol Soal Pendanaan APBN

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap usulan pendanaan partai politik dengan APBN sudah masuk tahap diskusi. Lembaga Antirasuah sudah menyerap aspirasi dari banyak partai.

“Kajian terkait pencegahan korupsi pada partai politik saat ini masih berjalan dan saat ini masih dalam tahap diskusi dengan para partai politik peserta pemilu,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu (21/5).

Gali Penyebab Korupsi?

Budi mengatakan, diskusi dibuat untuk menyerap aspirasi partai soal pendanaan sebagai biaya politik di Indonesia. Hasilnya nanti akan disampaikan kepada pihak terkait agar diberikan solusi.

Baca juga : Bansos tidak Tepat Sasaran, KPK Bisa Usut

“Sehingga KPK bisa menemukan, mengidentifikasi apa yang menjadi akar masalah, sehingga kesimpulan ataupun rekomendasi yang diberikan oleh KPK kepada para pemangku kepentingan juga terukur sesuai dengan permasalahan ataupun sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai,” ujar Budi.

Didanai APBN?

Berdasarkan penilaian KPK, masalah dana partai untuk ongkos demokrasi bisa diselesaikan dengan APBN. Ada kajian khusus yang telah dibuat untuk membahas skema tersebut.

“Terkait dengan kajian potensi korupsi pada pembiayaan politik, KPK sebelumnya juga telah melakukan kajian khususnya terkait dengan pendanaan parpol (partai politik),” ucap Budi.

Belum Final?

Meski demikian, pendanaan pakai APBN ini belum final. Saran dari KPK masih bisa berubah, karena masih banyak sejumlah faktor yang bisa membuat belanja negara membengkak kalau membiayai partai.

“KPK juga terus mengalami berbagai isu terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi di lingkungan partai politik, khususnya di antaranya menyebabkan tingginya biaya pemilu, kemudian bagaimana kita menekan biaya-biaya politik, dan bagaimana kita mencegah pemenuhan biaya politik yang tinggi tersebut dari cara-cara yang ilegal,” tutur Budi. (Can/P-3)