Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap usulan pendanaan partai politik dengan APBN sudah masuk tahap diskusi. Lembaga Antirasuah sudah menyerap aspirasi dari banyak partai.
“Kajian terkait pencegahan korupsi pada partai politik saat ini masih berjalan dan saat ini masih dalam tahap diskusi dengan para partai politik peserta pemilu,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu (21/5).
Budi mengatakan, diskusi dibuat untuk menyerap aspirasi partai soal pendanaan sebagai biaya politik di Indonesia. Hasilnya nanti akan disampaikan kepada pihak terkait agar diberikan solusi.
“Sehingga KPK bisa menemukan, mengidentifikasi apa yang menjadi akar masalah, sehingga kesimpulan ataupun rekomendasi yang diberikan oleh KPK kepada para pemangku kepentingan juga terukur sesuai dengan permasalahan ataupun sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai,” ujar Budi.
Berdasarkan penilaian KPK, masalah dana partai untuk ongkos demokrasi bisa diselesaikan dengan APBN. Ada kajian khusus yang telah dibuat untuk membahas skema tersebut.
“Terkait dengan kajian potensi korupsi pada pembiayaan politik, KPK sebelumnya juga telah melakukan kajian khususnya terkait dengan pendanaan parpol (partai politik),” ucap Budi.
Meski demikian, pendanaan pakai APBN ini belum final. Saran dari KPK masih bisa berubah, karena masih banyak sejumlah faktor yang bisa membuat belanja negara membengkak kalau membiayai partai.
“KPK juga terus mengalami berbagai isu terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi di lingkungan partai politik, khususnya di antaranya menyebabkan tingginya biaya pemilu, kemudian bagaimana kita menekan biaya-biaya politik, dan bagaimana kita mencegah pemenuhan biaya politik yang tinggi tersebut dari cara-cara yang ilegal,” tutur Budi. (Can/P-3)
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved