Pembangunan Shelter Tsunami di Lombok Utara Dikorupsi, Eks Direktur WIKA Dituntut 7,5 Tahun Bui

EKSA Direktur PT WIKA Agus Herijanto (AH) menjalani sidang tuntutan kasus dugaan rasuah dalam pembangunan shelter tsunami di Lombok Utara, beberapa waktu lalu. Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim memberikan vonis penjara 7,5 tahun kepadanya.

“Adapun terdakwa saudara AH, mantan Direktur PT WIKA, dituntut pidana badan 7,5 tahun penjara, pidana denda senilai Rp400 juta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/5).

Tuntutan Jaksa?

Budi mengatakan, jaksa juga meminta Agus diberikan pidana pengganti sebesar Rp1,3 miliar. Uang denda dan pengganti itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, atau pidana penjaranya ditambah.

Baca juga : KPK Soroti Pansel yang Buat Proses Wawancara Capim Tertutup

Sidang tuntutan juga digelar untuk mantan pejabat Kementerian PUPR Aprialely Nirmala (AN). Jaksa meminta hakim memberikan pidana penjara enam tahun kepada terdakwa itu.

“Dan pidana denda senilai Rp300 juta, subsidider kurungan enam bulan,” ucap Budi.

Nilai Kerugian?

Budi mengatakan, kasus ini membuat negara merugi Rp18,4 miliar. Semua fakta persidangan masih dikumpulkan untuk dikaji setelah kasus masuk ke tahapan vonis.

“KPK masih terus mencermati setiap fakta-fakta persidangan dalam perkara tersebut dan tentunya KPK juga mengajak masyarakat untuk terus mengikuti jalannya proses persidangan ini,” tutur Budi. (Can/P-3)