NEWSTICKER

Berita Terbaru Koruptor Hari Ini

ICW: KPU Harus Minta Maaf kepada Masyarakat Efek PKPU
01/10/2023 17:15
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan sebaiknya Idham Holik segera menghubungi anggota KPU lain untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023.
DPR Cecar Calon Hakim Konstitusi yang Pernah Beri Diskon Hukuman Koruptor
25/9/2023 17:15
Reny Halida Ilham Malik tercatat dikenal salah satu hakim yang menyunat hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun bui di tingkat banding.
Masyarakat Diharap Beri Sanksi Sosial Caleg Koruptor
01/9/2023 17:31
JPPR mahfum dengan tugas KPU yang harus bersikap adil dan tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap seluruh caleg, termasuk caleg eks terpidana korupsi.
Jaksa Agung: Koruptor Harus Ganti Kerugian Negara
29/8/2023 19:11
JAKSA Agung ST Burhanuddin mengemukakan bahwa koruptor seyogianya harus mengganti kerugian negara yang timbul akibat perbuatannya melakukan korupsi.
Setuju Koruptor Dimiskinkan, Anies: Bikin Efek Jera
29/8/2023 11:00
Anies Baswedan setuju koruptor dimiskinkan. Hukuman itu dinilai memberikan efek jera.
Bertambah, 15 Caleg Berstatus Eks Napi Korupsi
26/8/2023 15:56
INDONESIA Corruption Watch (ICW) memperbarui temuan calon legislatif (caleg) berstatus mantan narapidana kasus korupsi.
Permintaan Pembubaran KPK Dinilai Sesuai Harapan Koruptor
23/8/2023 08:15
Pernyataan Megawati sama dengan permintaan para koruptor.
Novel Baswedan Setuju KPK Dibubarkan, Ganti Versi Baru
22/8/2023 15:11
Harus dibuat KPK yang baru untuk benar-benar memberantas tindak pidana korupsi.
Formappi Sebut KPU tak Peduli dengan Integritas Pemilu
19/8/2023 18:25
PENELITI senior Formappi, Lucius Karus, menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak benar-benar peduli dengan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dapat Remisi HUT RI, 16 Napi Koruptor Resmi Bebas
17/8/2023 20:21
Enam belas narapidana kasus korupsi dinyatakan bebas setelah mendapatkan remisi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI.
2.606 Narapidana Dapat Remisi dan Bebas di HUT RI
17/8/2023 19:42
Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI sebanyak 175.510 narapidana dapat remisi dan 2.606 diantaranya dinyatakan bebas.
Remisi Koruptor Harusnya Diperketat
17/8/2023 17:55
ATURAN mengenai remisi seharusnya tidak menyasar terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Sebab, tindak pidana yang dilakukan para koruptor itu termasuk kejahatan luar biasa
15 Aset Koruptor Dilelang KPK, Ada Ponsel Sampai Motor
28/7/2023 08:45
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang barang rampasan terkait tindak pidana rasuah. Aset yang dipasarkan merupakan gabungan dari banyak terpidana.
Tidak Mampu Temukan Harun Masiku, KPK Minta Rakyat Bantu Cari
07/7/2023 07:37
KPK) berharap masyarakat Indonesia membantu pencarian buronan sekaligus mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku.
Pencarian Harun Masiku, KPK: Kalau Ada Info A1, Kita Pasti Berangkat
07/7/2023 07:26
KPK memastikan jika sudah memiliki informasi terkait lokasi keberadaan Harun Masiku, tindak lanjut apsti segera dilakukan.
KPK Lelang 14 Mobil Narapidana Korupsi Rohadi, Ada Toyota Agya sampai Alphard
06/7/2023 09:24
KPK) kembali melelang barang rampasan milik koruptor. Sebanyak 14 mobil milik mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi dipasarkan.
KPK Lelang Tanah Milik Terpidana Korupsi Veronika Lindawati
05/7/2023 10:17
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang tanah milik terpidana kasus korupsi, eks Komisaris PT Panin Investment, Veronika Lindawati.
KPK Bantah Pembiaran Skandal Asusila Istri Tahanan
23/6/2023 23:45
KPK bantah adanya pembiaran skandal asusila petugas rumah tahanan (rutan) terhadap istri salah satu tahanan.
73,9% Masyarakat Sebut RUU Perampasan Aset Mendesak Disahkan
29/5/2023 17:20
MAYORITAS publik menilai pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset urgen. Hal itu berdasarkan hasil survei Populi Center.
ICW Catat Ada 3 Masalah Serius di PKPU
29/5/2023 07:46
ICW) mencatat ada tiga permasalahan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Nomor 11 Tahun 2023. Beleid itu bahkan dinilai bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).