Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
"Kunjungan masih menggunakan sistem kunjungan secara daring, yang akan diselenggarakan pada 1 dan 2 Syawal 1441 H. Waktu 08.00-13.00 WIB, durasi satu tahanan 30 menit."
Salah satu ketentuan penerima remisi harus menjadi justice collaborator (JC).
"Bukankah sudah sangat cukup alasan untuk menunjukkan bahwa aparatur bekerja dengan bermasalah di sana-sini? Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, terima kasih," kata Novel.
Kebebasan Nazaruddin tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Nomor PAS- 738.PK.01.04.06 Tahun 2010.
Kendati demikian, Ali membenarkan telah mengirimkan surat kepada Ditjen PAS Kemenkum dan HAM.
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai informasi keluar-masuk Djoko Tjandra mesti menjadi bahan evaluasi pihak Imigrasi.
"Perjanjian MLA Indonesia-Swiss menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum kita untuk melakukan asset recovery dan pengembalian uang negara yang diduga berada di bank-bank swiss."
Menurut Argo, kedekatan Pemerintah Indonesia dengan Serbian sudah dibentuk sejak zaman Presiden Soekarno memimpin Indonesia.
Salah satu yang ditakuti para koruptor ini kan tidak bisa menikmati harta mereka.
MAKI enggan menyebut para pihak yang dimaksud karena seluruhnya telah dilaporkan ke Ombudsman RI.
Institusi yang dilibatkan dalam tim pemburu koruptor itu, kata Mahfud, yaitu Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkumham, Kemendagri, dan departemen teknis lainnya.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menilai kinerja tim pemburu koruptor sebelumnya tidak berkontribusi optimal. Seharusnya, itu menjadi pembelaran dan tidak perlu diulangi.
KPK menyebut penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum lebih manjur dalam menangkap koruptor.
Dari data yang diperoleh IPW, surat jalan untuk Joko Tjandra dikeluarkan Bareskrim Polri yang ditandatangi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.
Menkopolhukam menjelaskan pada akhirnya pemerintah hanya mengakui keputusan rapat resmi KPK
Teras mengatakan pemburuan koruptor yang melarikan diri atau buron cukup di bawah koordinasi Menko Polhukam.
Kini, IPW kembali menyebut nama baru yakni Brigjen Nugroho Wibowo, sekretaris NCB Interpol Indonesia, yang telah menghapus red notice Joko Tjandra dan diminta untuk segera dicopot dari jabatan
"Sangat penting bagi Korps Bhayangkara untuk dapat segera menangkap terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra."
Hal itu demi memulihkan kerugian negara dari hasil kejahatan korupsi, termasuk merampas aset koruptor yang buron.
Tim serupa yang dulu pernah dibentuk dinilai tidak maksimal dalam memulangkan koruptor dari luar ke dalam negeri.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved