Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
TIGA kali operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu delapan hari belakangan, dinilai sebagai upaya menutupi masalah lain. OTT itu dianggap menutupi isu kebocoran dokumen di Lembaga Antirasuah.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menegaskan pemikiran itu tidak benar. Dia malah bingung ada tudingan tersebut saat pihaknya berhasil menangkap pelaku korupsi.
"Tidak benarlah itu. Bisa jadi, pernyataan demikian biasanya dikeluarkan orang yang pro koruptor saja," kata Ali melalui keterangan tertulis, Selasa (18/4).
Baca juga: Penahanan Bupati Meranti Muhammad Adil Diperpanjang Sampai 5 Juni 2023
Ali menjelaskan orang yang membela koruptor kerap menyerang KPK dengan isu miring. Tujuannya untuk mengganggu penyelesaian kasus yang tengah berjalan.
"Mereka tidak suka dengan pemberantasan korupsi tetap berjalan," ujar Ali.
Baca juga: Ditanya Kasus Pelaporan Firli, Karyoto Beri Gestur Diam
Ali menegaskan OTT tidak bisa digelar sehari maupun dua hari. Para pelaku dipantau sejak lama sembari tim KPK mencari informasi yang berkembang di kalangan masyarakat.
"Dibutuhkan kerja tim dengan matang. Bukan kerja perorangan," ucap Ali.
Tudingan itu dipastikan tidak akan membuat pengusutan kasus di KPK goyah. Sebab, kata Ali, ada mekanisme penanganan perkara yang wajib dilakukan penyidik sampai tersangka bisa dibawa ke persidangan.
Ali juga menegaskan kabar kebocoran dokumen sudah ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Hasil penelusuran diserahkan ke instansi tersebut.
"Apa benar ada kebocoran informasi ataupun dokumen KPK tersebut atau hanya mirip dokumen KPK yang sengaja digaungkan pihak tertentu dengan tujuan politis. Tentu nanti semuanya Dewas akan memeriksanya dengan detail," tutur Ali. (Z-3)
Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.
AMNESTI yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto dinilai merupakan puncak gunung es masalah fundamental di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pentingnya keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang siapa yang menjadi subjek hukum.
KPK mengatakan belum ada pengajuan dari penyidik lembaga antirasuah tersebut untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai saksi.
KPK mendalami proses keimigrasian TKA di sejumlah pintu masuk, seperti Tanjung Priok, Batam, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Penyidik sejatinya mau menahan beberapa tersangka dalam kasus ini, beberapa waktu lalu. Namun, rencana itu dibatalkan karena alasan kesehatan pihak berperkaranya.
PRODUSEN pemindai PFU Asia Pacific Pte. Ltd. (PAPL) mengumumkan pemindai gambar Ricoh telah berhasil meraih sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di Indonesia.
Sejumlah pemukiman warga terendam banjir akibat hujan lebat yang terjadi serta adanya tanggul yang jebol.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap keberadaan dokumen penting yang menjadi dasar penetapan 4 pulau masuk wilayah Aceh
Tessa enggan memerinci jenis dokumen dan alat elektronik yang disita penyidik. KPK bakal memanggil sejumlah saksi untuk mendalami temuan tersebut.
Kemenag mulai mempersiapkan dokumen-dokumen jemaah calon haji yang akan berangkat tahun ini, yang beriringan dengan masa pelunasan biaya haji 1446 H/2025M
Sebanyak 2.000 lowongan dari 107 perusahaan BUMN dan anak usahanya akan dibuka dalam Rekrutmen Bersama BUMN tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved