Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
TIGA kali operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu delapan hari belakangan, dinilai sebagai upaya menutupi masalah lain. OTT itu dianggap menutupi isu kebocoran dokumen di Lembaga Antirasuah.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menegaskan pemikiran itu tidak benar. Dia malah bingung ada tudingan tersebut saat pihaknya berhasil menangkap pelaku korupsi.
"Tidak benarlah itu. Bisa jadi, pernyataan demikian biasanya dikeluarkan orang yang pro koruptor saja," kata Ali melalui keterangan tertulis, Selasa (18/4).
Baca juga: Penahanan Bupati Meranti Muhammad Adil Diperpanjang Sampai 5 Juni 2023
Ali menjelaskan orang yang membela koruptor kerap menyerang KPK dengan isu miring. Tujuannya untuk mengganggu penyelesaian kasus yang tengah berjalan.
"Mereka tidak suka dengan pemberantasan korupsi tetap berjalan," ujar Ali.
Baca juga: Ditanya Kasus Pelaporan Firli, Karyoto Beri Gestur Diam
Ali menegaskan OTT tidak bisa digelar sehari maupun dua hari. Para pelaku dipantau sejak lama sembari tim KPK mencari informasi yang berkembang di kalangan masyarakat.
"Dibutuhkan kerja tim dengan matang. Bukan kerja perorangan," ucap Ali.
Tudingan itu dipastikan tidak akan membuat pengusutan kasus di KPK goyah. Sebab, kata Ali, ada mekanisme penanganan perkara yang wajib dilakukan penyidik sampai tersangka bisa dibawa ke persidangan.
Ali juga menegaskan kabar kebocoran dokumen sudah ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Hasil penelusuran diserahkan ke instansi tersebut.
"Apa benar ada kebocoran informasi ataupun dokumen KPK tersebut atau hanya mirip dokumen KPK yang sengaja digaungkan pihak tertentu dengan tujuan politis. Tentu nanti semuanya Dewas akan memeriksanya dengan detail," tutur Ali. (Z-3)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Temukan 10 tips penting untuk perjalanan ke Bali agar liburan Anda lebih lancar, nyaman, dan penuh kenangan. Dari pakaian hingga perlengkapan wajib.
Bahwa pasangan calon (paslon) sejatinya tidak masalah dengan hasil rekapitulasi di tiap tingkatan.
Pihaknya akan mengambil langkah tegas jika ada warga yang membawa dokumen palsu baik itu hasil swab tes maupun keterangan khusus.
Saat ini, dua bus AKAP dari PO Setia Negara dan PO Dewi Sri dikandangkan Kemenhub di Terminal Pulogadung, karena melanggar aturan PPKM darurat.
Erwin Kurniawan menambahkan kelima orang yang ditangkap tersebut berinisial DDS, dan KA yang merupakan calon penumpang pemesan surat keterangan hasil negatif PCR palsu.
DOKUMEN perjalanan masih menjadi syarat untuk pengguna di sektor esensial dan kritikal agar dapat naik KRL Jabodebatek.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved