Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut publik sudah kehilangan teladan dalam menjaga semangat memerangi korupsi. Peran KPK masih menjadi pusat kepercayaan publik dan ujung tombak pemberantasan korupsi di Tanah Air. Namun dengan menurunnya kinerja KPK dalam memberantas korupsi maka berdampak besar terhadap kepercayaan publik yang kemudian melahirkan pergeseran atau disorientasi terhadap kejahatan extra ordinary tersebut.
“Ada pergeseran nilai di tengah publik dan disorientasi. Kita bisa melihat orang bisa memberikan penghargaan kepada para koruptor yang keluar dari penjara dan fenomena flexing. Jadi publik menilai orang yang berhasil itu adalah dari segi nama dan materi, jadi walaupun dia koruptor dan punya nama dia diberikan tempat,” ungkapnya saat dihubungi, Sabtu (15/4)
Terhadap kondisi tersebut, maka publik harus diberikan edukasi kembali terkait pentingnya untuk tidak memberikan ruang terhadap koruptor. Sebab tidak memberikan ruang eksistensi kepada terpidana korupsi adalah bagian dari sanksi sosial.
Baca juga: Keluarga Mendesak agar Lukas Enembe Dirawat di Singapura
“Ini cara kita untuk memperbaiki masyarakat agar nilainya agar tidak bergeser yaitu dengan memberikan sanksi sosial dan tidak memberikan ruang,” tambahnya.
Dia juga menilai terhadap pelaku korupsi yang masih mendapatkan perhatian dari publik adalah bentuk masih adanya masyarakat yang permisif terhadap pelaku yang kemudian dapat dikatakan sebagai glorifikasi semu.
Baca juga: Kena OTT KPK, Gerindra Tak Lagi Akui Wali Kota Bandung Yana Mulyana
“Masyarakat permisif karena sanksi hukum terlalu ringan. Itu dampak dari ketidakpercayaan terhadap KPK dan komisioner KPK yang juga tidak diberikan sanksi yang berat. Maka penting untuk kita kembali melahirkan teladan perang terhadap korupsi,” tukasnya. (Sru/Z-7)
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerapkan amnesti umum bagi para koruptor yang beraksi sebelum masa kepemimpinannya.
Pembangunan lapas baru, kata Willy, bisa saja misalnya ditambah di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi hiu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung usulan tersebut.
Prabowo Subianto kembali menekankan komitmen dirinya untuk menghadapi para koruptor. Kepala negara bahkan menegaskan tidak akan mundur dan tidak takut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved