Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut publik sudah kehilangan teladan dalam menjaga semangat memerangi korupsi. Peran KPK masih menjadi pusat kepercayaan publik dan ujung tombak pemberantasan korupsi di Tanah Air. Namun dengan menurunnya kinerja KPK dalam memberantas korupsi maka berdampak besar terhadap kepercayaan publik yang kemudian melahirkan pergeseran atau disorientasi terhadap kejahatan extra ordinary tersebut.
“Ada pergeseran nilai di tengah publik dan disorientasi. Kita bisa melihat orang bisa memberikan penghargaan kepada para koruptor yang keluar dari penjara dan fenomena flexing. Jadi publik menilai orang yang berhasil itu adalah dari segi nama dan materi, jadi walaupun dia koruptor dan punya nama dia diberikan tempat,” ungkapnya saat dihubungi, Sabtu (15/4)
Terhadap kondisi tersebut, maka publik harus diberikan edukasi kembali terkait pentingnya untuk tidak memberikan ruang terhadap koruptor. Sebab tidak memberikan ruang eksistensi kepada terpidana korupsi adalah bagian dari sanksi sosial.
Baca juga: Keluarga Mendesak agar Lukas Enembe Dirawat di Singapura
“Ini cara kita untuk memperbaiki masyarakat agar nilainya agar tidak bergeser yaitu dengan memberikan sanksi sosial dan tidak memberikan ruang,” tambahnya.
Dia juga menilai terhadap pelaku korupsi yang masih mendapatkan perhatian dari publik adalah bentuk masih adanya masyarakat yang permisif terhadap pelaku yang kemudian dapat dikatakan sebagai glorifikasi semu.
Baca juga: Kena OTT KPK, Gerindra Tak Lagi Akui Wali Kota Bandung Yana Mulyana
“Masyarakat permisif karena sanksi hukum terlalu ringan. Itu dampak dari ketidakpercayaan terhadap KPK dan komisioner KPK yang juga tidak diberikan sanksi yang berat. Maka penting untuk kita kembali melahirkan teladan perang terhadap korupsi,” tukasnya. (Sru/Z-7)
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Para pelaku korupsi tetap ingin memanfaatkan uangnya, tetapi pilihan mereka menjadi terbatas.
FILM Jembatan Shiratal Mustaqim produksi Dee Company yang akan tayang 9 Oktober 2025 menyoroti tentang hukuman bagi para pejabat korup di akhirat
KASUS perjalanan-penyelenggaraan haji 2023-2024 tentu saja menyentak kita semuanya.
Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved