Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PIHAK keluarga merilis kabar terbaru Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe selama di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudah 95 hari Enembe berada dalam tahanan KPK sejak ditangkap di Jayapura pada 11 Januari 2023 lalu.
Menurut keluarga, kondisi Enembe kali ini berbeda karena dia tampak sangat pucat, makin susah bicara, kaki bertambah bengkak, dan inkoordinasi saat berjalan, yang memperlihatkan fisiknya yang semakin melemah.
Seperti diberitakan pada saat ditangkap KPK, Enembe sedang dalam keadaan sakit. Ia mengidap gagal ginjal kronis, tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan beberapa penyakit lain yang cukup serius.
"Kemarin kami menemui Bapak Lukas dan kami sangat heran sekaligus prihatin karena kelihatan kondisinya berubah sangat drastis. Mukanya pucat, fisik sangat lemah, suaranya juga makin kecil, mengeluh pusing juga, dan kakinya bengkak dan badannya agak drop begitu," ungkap adik Lukas, Elius Enembe, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (15/4).
Dia mengatakan, pihak keluarga pun saat ini hanya bisa pasrah jika terjadi apa-apa pada diri Lukas selama di tahanan KPK.
"Kalau kita hitung sudah 95 hari beliau ditahan dalam keadaan sakit. Kami hanya bisa pasrah jika terjadi apa-apa dengan Pak Lukas selama KPK tidak mengambil tindakan serius untuk mengembalikan kondisi Bapak setidaknya sebelum dia ditahan, maka kami keluarga akan meminta pertanggungjawaban yang serius," sambung Elius.
Dalam kondisi seperti itu, keluarga amat berharap agar Lukas segera dibawa ke Singapura untuk mendapat pengobatan sebagaimana sebelumnya dirawat.
"Rasanya tidak ada alasan untuk KPK untuk tidak membawa Pak Lukas berobat ke Singapura. Karena memang dokter di sana lah yang sejak awal menangani beliau. Harap melihat kondisi Pak Lukas hari ini, KPK bisa memberikan izin," tegasnya.
Baca juga: Dibawa ke Gedung KPK, Berikut Profil Wali Kota Bandung yang Terjaring OTT
Pihak keluarga juga meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bertanggung jawab atas penurunan kesehatan Lukas serta mendesak IDI membuka suara untuk mengungkapkan kondisi nyata atas kesehatan Lukas Enembe kepada publik.
Elius menambahkan, IDI sejak awal memberikan rekomendasi pada KPK bahwa Lukas bisa untuk diperiksa, sedangkan kondisi nyata memberikan bukti lain bahwa Lukas tidak cukup mampu mengikuti pemeriksaan di KPK. Bukan hanya itu, IDI dinilainya juga melanggar ketentuan terkait seorang pasien seperti Lukas yang harus ditahan dengan fasilitas serba terbatas.
"Akhirnya karena rekomendasi IDI ini, Bapak Lukas harus bolak balik pemeriksaan di KPK, padahal di KPK juga tidak bisa didapatkan keterangan apa-apa sebab Pak Lukas memang tidak fit untuk diperiksa. Dan karena rekomendasi IDI Pak Lukas ditahan dengan fasilitas yang terbatas seakan-akan beliau orang sehat. IDI harus tanggung jawab dengan ini semua," ucap Elius.
Dia menduga IDI sudah sejak awal tidak objektif memberikan rekomendasi terkait kesehatan Lukas dan asal saja memberikan rekomendasi hanya untuk memenuhi hasrat KPK.
"Saat situasi begini IDI kami minta buka suara, jangan diam atau buang badan. Sampaikan kondisi nyata kesehatan Pak Lukas kepada publik. Yang harusnya Pak Lukas konsentrasi urus kesehatannya karena rekomendasi IDI sekarang jadi dibebani dengan bolak balik diperiksa KPK. Ini namanya penyiksaan," tegas Elius.
Berdasarkan pengamatan keluarga saat ini, Lukas tetap bersikeras untuk mendapatkan perawatan di RS Singapura.
"Lagi-lagi karena IDI tidak transparan, maka Pak Lukas jadi korban. Beliau ditahan seperti layaknya orang sehat, padahal sedang sakit. Maka dalam kondisi Pak Lukas semakin parah ke depan, yang akan kami cari tahu pertama adalah IDI," pungkas Elius. (I-2)
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK mendalami dugaan korupsi Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, yang menggunakan perusahaan penukaran valuta asing untuk menyamarkan uang Rp2,5 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KETUA Umum PB IDI Slamet Budiarto, menilai masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih berobat di luar negeri karena masih lemahnya sistem kesehatan di Tanah Air.
Pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Iqbal Mochtar menjelaskan bahwa paparan dalam dosis tinggi dan jangka waktu lama cesium-137 atau cs-137 dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius
Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto meminta rumah sakit (RS) agar selalu melindungi tenaga kesehatannya. Itu ia sampaikan terkait kekerasan yang dialami dokter di RSUD Sekayu, Sumatra Selatan
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
IDI tidak pernah mengeluarkan rilis atau pernyataan resmi tentang daftar minuman penyebab kanker.
Salah satu tantangan terbesar dalam kesehatan masyarakat saat ini adalah daya tarik produk tembakau, nikotin, dan turunannya seperti rokok dan vape, terutama bagi anak muda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved