Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (14/4). Yana Mulyana diduga melakukan tindak pidana suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet.
Dalam keterangan tertulis, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengungkapkan ada beberapa orang yang ikut terjaring berdasama Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
Saat ini Yana Mulyana sudah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
Baca juga: Wali Kota Bandung Yana Mulyana Kena OTT KPK, Gerindra: Sudah Tak Pernah Komunikasi
Berikut profil Yana Mulyana.
Yana Mulyana belum genap setahun menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Ia dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 18 April 2022.
Yana adalah Wakil Wali Kota Bandung, mendampingi Wali Kota Bandung Oded M Danial yang terpilih lewat Pilkada 2018. Keduanya saat itu diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan perolehan 634.682 suara (50,10%), Yana berhasil mengalahkan pasangan Nurul Arifin-Chairul Yaqin Hidayat dan pasangan Yossi Irianto-Aries Supriatna.
Baca juga: 9 Orang Terkait OTT Wali Kota Bandung Diperiksa KPK
Namun, Oded meninggal dunia pada 10 Desember 2021. Sejak saat itu, Yana ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung.
Sebelum terjun ke politik, Yana Mulyana dikenal sebagai pengusaha properti dan usaha produktif lainnya. Tak hanya itu, dia juga mendirikan stasiun radio Rase FM Bandung.
Pria kelahiran Kota Bandung, 17 Februari 1965 tersebut merupakan putra dari angkatan 45, alm Letjen TNI (Purn) Soepardjo bin Redjoprawiro
Yana sebelumnya mengenyam pendidikan di kota kelahiran. Lulus dari SMP Negeri 15 Bandung, ia melanjutkan pendidikan menengah atas ke SMA Negeri 5 Bandung.
Yana menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara Bandung.
Yana Mulyana tercatat aktif dalam berbagai organisasi.
Dia pernah menjabat sebagai Bendahara Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat.
Lalu, Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jabar, dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jabar.
Yana Mulyana juga pernah menjabat Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Bandung, hingga Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan TNI-Polri Indonesia. (Z-10)
Folmer Silalahi meminta Pemerintah Kota Bandung harus konsisten terhadap kebijakan yang ada, terkait pemanfaatan dan penataan ruang Kota Bandung.
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan menginstruksikan seluruh camat di Bandung untuk menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta.
Di sebuah rumah sederhana, di Bandung, Ramdani, 15, anak disabilitas dengan kondisi lumpuh total, tinggal bersama ibu, saudara dan kerabat yang saling menopang hidup di tengah keterbatasan.
Hotel Mercure Bandung Nexa Supratman mendapat apresiasi Wali Kota Bandung atas inovasi pengelolaan sampah berbasis ESG yang mampu mengurangi beban sampah kota secara signifikan.
Farhan menilai, Kota Bandung bukan hanya menjadi tempat pertandingan, tetapi juga ruang tumbuhnya nilai persaudaraan.
CAHAYA lembut lampu ballroom Hotel Papandayan sore itu memantul di wajah para tamu yang duduk berjejer rapi.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved