Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PERMINTAAN Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritisi. Sebab, harapan itu biasanya dicetuskan oleh koruptor.
"Dari dulu para koruptor memang ingin KPK dibubarkan, sama dengan yg diminta Mega itu," kata pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro, Rabu (23/8).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharap tidak mengikuti permintaan Megawati. Apalagi, jika alasannya tidak masuk akal. "Kalau mengikuti Mega dengan alasan yang tidak rasionable, justru aneh," ujar Herdiansyah.
Baca juga: KPK tak Efektif, MAKI: Dibenahi bukan Dibubarkan
Kepala Negara diharap mengusahakan peningkatan prestasi dan muruah KPK ketimbang mempertimbangkan permintaan pembubaran. Salah satunya bisa dengan membatalkan keputusan perpanjangan masa jabatan Ketua Lembaga Antirasuah Firli Bahuri cs.
"Jangan beri perpanjangan bagi Firli cs, buat seleksi segera untuk mengganti komisioner-komisioner yang sekarang, dan tugas jangka panjangnya, kembalikan posisi dan kewenangan KPK seperti sebelum revisi UU-nya dulu," ucap Herdiansyah.
Baca juga: Megawati Minta KPK Dibubarkan, PDIP Dinilai Salah Satu Penyebab Prestasi Instansi Itu Merosot
Herdiansyah menilai penguatan KPK merupakan kemauan masyarakat. Presiden diharap mengabulkan permintaan itu diakhir masa jabatannya.
"Mestinya dia (Presiden) meninggalkan legacy untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk pribadi dan golongannya. Itu baru negarawan," kata Herdiansyah.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap, pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK. Lembaga Antikorupsi dinilai tidak lagi efektif.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarin saja KPK itu Pak, jadi menurut saya enggak efektif," kata Megawati di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023. (Z-3)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Para pelaku korupsi tetap ingin memanfaatkan uangnya, tetapi pilihan mereka menjadi terbatas.
FILM Jembatan Shiratal Mustaqim produksi Dee Company yang akan tayang 9 Oktober 2025 menyoroti tentang hukuman bagi para pejabat korup di akhirat
KASUS perjalanan-penyelenggaraan haji 2023-2024 tentu saja menyentak kita semuanya.
Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved