Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERMINTAAN Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritisi. Sebab, harapan itu biasanya dicetuskan oleh koruptor.
"Dari dulu para koruptor memang ingin KPK dibubarkan, sama dengan yg diminta Mega itu," kata pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro, Rabu (23/8).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharap tidak mengikuti permintaan Megawati. Apalagi, jika alasannya tidak masuk akal. "Kalau mengikuti Mega dengan alasan yang tidak rasionable, justru aneh," ujar Herdiansyah.
Baca juga: KPK tak Efektif, MAKI: Dibenahi bukan Dibubarkan
Kepala Negara diharap mengusahakan peningkatan prestasi dan muruah KPK ketimbang mempertimbangkan permintaan pembubaran. Salah satunya bisa dengan membatalkan keputusan perpanjangan masa jabatan Ketua Lembaga Antirasuah Firli Bahuri cs.
"Jangan beri perpanjangan bagi Firli cs, buat seleksi segera untuk mengganti komisioner-komisioner yang sekarang, dan tugas jangka panjangnya, kembalikan posisi dan kewenangan KPK seperti sebelum revisi UU-nya dulu," ucap Herdiansyah.
Baca juga: Megawati Minta KPK Dibubarkan, PDIP Dinilai Salah Satu Penyebab Prestasi Instansi Itu Merosot
Herdiansyah menilai penguatan KPK merupakan kemauan masyarakat. Presiden diharap mengabulkan permintaan itu diakhir masa jabatannya.
"Mestinya dia (Presiden) meninggalkan legacy untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk pribadi dan golongannya. Itu baru negarawan," kata Herdiansyah.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap, pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK. Lembaga Antikorupsi dinilai tidak lagi efektif.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarin saja KPK itu Pak, jadi menurut saya enggak efektif," kata Megawati di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023. (Z-3)
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan munculnya isu dan tagar Indonesia Gelap adalah rekayasa koruptor.
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved