Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERMINTAAN Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritisi. Sebab, harapan itu biasanya dicetuskan oleh koruptor.
"Dari dulu para koruptor memang ingin KPK dibubarkan, sama dengan yg diminta Mega itu," kata pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro, Rabu (23/8).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharap tidak mengikuti permintaan Megawati. Apalagi, jika alasannya tidak masuk akal. "Kalau mengikuti Mega dengan alasan yang tidak rasionable, justru aneh," ujar Herdiansyah.
Baca juga: KPK tak Efektif, MAKI: Dibenahi bukan Dibubarkan
Kepala Negara diharap mengusahakan peningkatan prestasi dan muruah KPK ketimbang mempertimbangkan permintaan pembubaran. Salah satunya bisa dengan membatalkan keputusan perpanjangan masa jabatan Ketua Lembaga Antirasuah Firli Bahuri cs.
"Jangan beri perpanjangan bagi Firli cs, buat seleksi segera untuk mengganti komisioner-komisioner yang sekarang, dan tugas jangka panjangnya, kembalikan posisi dan kewenangan KPK seperti sebelum revisi UU-nya dulu," ucap Herdiansyah.
Baca juga: Megawati Minta KPK Dibubarkan, PDIP Dinilai Salah Satu Penyebab Prestasi Instansi Itu Merosot
Herdiansyah menilai penguatan KPK merupakan kemauan masyarakat. Presiden diharap mengabulkan permintaan itu diakhir masa jabatannya.
"Mestinya dia (Presiden) meninggalkan legacy untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk pribadi dan golongannya. Itu baru negarawan," kata Herdiansyah.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap, pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK. Lembaga Antikorupsi dinilai tidak lagi efektif.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarin saja KPK itu Pak, jadi menurut saya enggak efektif," kata Megawati di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023. (Z-3)
Qodari menduga absennya PDI Perjuangan pada acara tersebut mengindikasikan keretakan hubungan antara Megawati yang dilandasi oleh perbedaan sikap mengenai Piala Dunia U-20.
Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP akan mengumumkan pengusungan sejumlah bakal calon kepala daerah (cakada) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024 pada hari ini.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kaget melihat aksi komunitas yang meminta agar mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
KETUA umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan surat rekomendasi kepada mantan Panglima TNI Andika Prakarsa dan Hendrar Prihadi.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany untuk tegak lurus dengan garis partai.
Di tingkat pertama, Edward Soeryadjaja dihukum 12,5 tahun penjara.
Nih... KTPnya dah jadi, cepat tanggap melayani (yang punya uang).
Dok saya kok deg-degan...sesak nafas... apa saya keno covid 19 ??!
Sejak 2004-2022, KPK mencatat terdapat 1.442 pelaku tindak pidana korupsi.
Suu Kyi dituduh menerima suap sebesar US$600.000 dan 11,4kg emas dari mantan kepala menteri Yangon Phyo Min Thein.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved