Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PERMINTAAN Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dalih turunnya prestasi dinilai membingungkan. Sebab, partainya penyebab Lembaga Antirasuah melempem.
"Dalam hal ini PDIP adalah partai penguasa yang jadi salah satu barisan pelopor untuk melemahkan KPK melalui revisi undang-undang yang melucuti kewenangan KPK," kata pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro, Rabu (23/8).
Herdiansyah menyebut PDIP dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya mempertanggungjawabkan penurunan prestasi KPK saat ini usai pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mereka diharap tidak menyembunyikan tangannya dengan meminta pembubaran.
Baca juga: KPK tak Efektif, MAKI: Dibenahi bukan Dibubarkan
"Sepertinya Megawati lupa kalau partainya, termasuk Presiden Jokowi yang juga kader PDIP-lah yang berkontribusi besar dengan kondisi KPK hari ini yang makin buruk dan kian dijauhi publik," ucap Herdiansyah.
Presiden juga dinilai tidak pernah tegas untuk meningkatkan prestasi KPK. Buktinya, kata Herdiansyah, Kepala Negara memberikan restu perpanjangan jabatan para komisioner Lembaga Antirasuah saat ini.
Baca juga: BW: Megawati Minta KPK Dibubarkan karena Kecewa dengan Firli Cs
"Memang sulit berharap KPK sekarang di bawah Firli cs (Ketua KPK Firli Bahuri). Anehnya, justru Firli cs dapat perpanjangan masa jabatan gratis selama setahun. Itu kan aneh!" tegas Herdiansyah.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap, pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK. Lembaga Antikorupsi dinilai tidak lagi efektif.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarin saja KPK itu Pak, jadi menurut saya enggak efektif," kata Megawati di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023. (Z-3)
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sebelum menyebut Gerindra dan PDIP sebagai kakak beradik, Prabowo terlebih dahulu menyinggung semboyan dari Presiden ke-1 RI Soekarno, yang merupakan kakek Puan.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
KPK akan menghormati semua keputusan hakim atas vonis Hasto, nanti. Pembacaan putusan nasib Politikus PDIP itu diharap berjalan dengan lancar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved