Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai bahwa kinerja buruk KPK tidak serta merta membuat lembaga itu harus dibubarkan. KPK merupakan produk reformasi yang harus dijaga dengan terus membenahinya.
"Saya tidak setuju KPK dibubarkan karena apapun dibutuhkan masyarakat dan sudah ada dasar hukum yang kuat yaitu putusan MK. Jadi kita dukung bersama pemberantasan korupsi. Sejelek-jeleknya apapun dari pimpinan sekarang tetap bisa dibenahi dan didorong dan pimpinan KPK berikutnya cari yang lebih baik," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (22/8).
Boyamin menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati sebaik kritik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Kritikan tersebut harus ditanggapi pimpinan KPK dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi.
Baca juga: Sebagai Korban Korupsi, Masyarakat Berhak Tahu Napi Korupsi yang Dapat Remisi
Kehadiran KPK, imbuhnya, sangat dibutuhkan negara. Apalagi korupsi yang terjadi saat ini makin menjadi-jadi dan dibutuhkan penguatan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum.
"KPK dibentuk setelah reformasi sebagai anak kandung bersama Komisi Yudisial maupun MK. Jadi itu sebagai simbol bahwa negara ini demokratis, bahwa penegakkan hukum itu kemudian banyak dilakukan oleh instansi lembaga negara supaya saling check and balance, saling mengontrol, saling bersaing," jelasnya.
Baca juga: PDIP Sebut Sikap Megawati ke Firli sebagai Bentuk Perhatian
"Jadi KPK itu keberadaan nya dibutuhkan untuk itu. Jadi kalau dibubarkan rasanya kita rugi karena semua sudah ada. Soal kurang efektif ya itu sebagai kritik dari Bu Mega ya harus dijawab oleh KPK supaya lebih efektif memberantas korupsi," lanjut Boyamin.
Di sisi lain, ucapnya, dengan adanya putusan MK terkait masa jabatan dan batas umur pimpinan KPK, akan sulit untuk membubarkan lembaga tersebut. KPK tidak hanya dibentuk melalui UU tetapi juga diperkuat dengan putusan-putusan MK.
Untuk itu, keberadaan KPK harusnya dibenahi dan terus diperkuat. KPK tidak boleh dibubarkan karena sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi. Secara khusus harus ditingkatkan upaya pencegahan yang selama ini belum berjalan baik. (Van/Z-7)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
MASYARAKAT Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong kepolisian segera menyerahkan berkas perkara kasus dugaan pemerasan dengan tersangka mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Menkeu, Menkopolhukam dan ketua PPATK ke Bareskrim Polri. Ini alasannya.
Pembentukan satuan tugas (satgas) atau tim gabungan dalam menyelesaikan polemik transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai tepat.
MAKI menilai Ombudsman berhak meminta keterangan pejabat Lembaga Antirasuah jika dibutuhkan.
Penyamaran uang hasil gratifikasi menjadi aset kripto sangat mungkin dilakukan.
Lewat gugatan UU Kejaksaan, pemohon ingin agar jaksa berwenang juga menyidik kasus kolusi dan nepotisme.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved