Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri Novel Baswedan secara tidak langsung menyetujui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Namun, harus dibuat KPK yang baru untuk benar-benar memberantas tindak pidana korupsi.
"Kalau bagi saya pilihannya tinggal dua, KPK-nya mau diperbaiki atau kalau memang negara atau pemerintah ndak ingin memperbaiki ya sudah dibubarkan, terus bikin yang baru," kata Novel di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Agustus 2023.
Novel mengatakan bila KPK dibiarkan tidak bekerja akan buang-buang uang negara. Di samping, itu orang-orang semakin lama akan semakin tidak peduli dengan masalah korupsi.
Baca juga : UGM: Vonis Bebas Gazalba Memperlihatkan Tren Vonis Koruptor Menurun
"Dan itu membuat kita semua risau. Jadi masalahnya lebih di situ, bukan kita setuju pembubaran bukan, tapi sekarang pilihannya ada di pemerintah, toh yang melemahkan juga pemerintah sama DPR dengan memilih pimpinan yang bermasalah dan pelemahan secara terorganisir dari undang-undangnya, dari sistemnya dan lain-lain," ungkap mantan penyidik senior KPK itu.
Novel mengaku khawatir dengan kerusakan yang terjadi di KPK. Dia meyakini akan sulit memperbaiki Lembaga Antirasuah itu dengan pimpinan yang ada saat ini. Meski dia tidak bisa memprediksi KPK ke depannya.
Baca juga : Novel Baswedan: Ada Transaksi Mencurigakan Ratusan Miliar oleh Eks Penyidik KPK
"Walaupun banyak pihak yang kemudian melihat kerusakan KPK itu begitu parah dengan pimpinan yamg sekarang, artinya untuk memperbaiki dengan kondisi yang separah ini biasanya terlalu besar. Jadi, jangan terus kemudian KPK-nya dibubarkan tapi agenda pemberantasan korupsi tidak dilaksanakan, itu ngaco," tutur Novel.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap, pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK. Lembaga Antikorupsi dinilai tidak lagi efektif.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarin saja KPK itu Pak, jadi menurut saya enggak efektif," kata Megawati di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023. (MGN/Z-4)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutuskan untuk tetap memperpanjang penugasan Brigjen Endar Priantoro di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) kemarin melaksanakan audiensi untuk menyampaikan inisiatif perbaikan terkait proses dan tata laksana Jakarta E-Prix 2023 (Formula E) kepada KPK.
KETUA KPK Firli Bahuri mengatakan perayaan Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah sarat akan makna. Satu di antaranya, tentang pentingnya totalitas tak terkecuali dalam perang melawan korupsi.
KPK menduga ada pendistribusian fiktif bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat pada program keluarga harapan di Kementerian Sosial.
Dengan demikian K/L tidak perlu membawa arsipnya ke IKN karena sudah dalam bentuk digital.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved