Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelaku tawuran yang merupakan penerima KJP.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Jakarta akan terus mengalami kekurangan kuota bangku sekolah. Salah satu faktornya yakni banyaknya pendatang yang pindah ke Jakarta.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pencairan KJP dipercepat. Hal itu menanggapi warga yang protes pencairan KJP belum dilakukan sejak 3 bulan lalu.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak langsung mencabut hak warga penerima bantuan sosial (bansos) yang kedapatan bermain judi online.
Pada tahap akhir proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) menerima 25 pengaduan masyarakat DKI Jakarta.
PDIP desak Pemprov DKI Jakarta segera cairkan dana KJP
Program KJP menemui banyak masalah dalam aplikasinya, seperti tidak tepat sasaran dan tidak merata. Pemprov DKI Jakarta didorong untuk mengkaji kebijakan sekolah gratis.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Basri Baco menjelaskan pentingnya pengalokasian anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk murid-murid sekolah swasta level C dan D di Jakarta.
Ketidakberesan seputar KJMU bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan juga kelalaian pemerintah dalam menerapkan kebijakan baru.
Hal itu menjadi kontras karena di saat bersamaan Pemprov DKI tetap menganggarkan pengadaan pakaian dinas dan atribut anggota DPRD sebesar Rp3,08 miliar.
PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai keputusan Pj Gubernur Heru Budi merubah metode penerimaan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak tepat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan mencoret dua pelajar di wilayah Jakarta Timur dari penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk penyaluran 2024.
PROGRAM pangan bersubsidi untuk masyarakat tertentu di Jakarta diadakan kembali digelar, mulai 25 Januari 2024 nanti di lokasi-lokasi gerai Perumda Pasar Jaya lima wilayah kota.
Sanksi pencabutan bantuan pendidikan berupa KJP Plus bagi peserta didik yang melakukan kenakalan, tidak permanen.
Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat Junaedi menuturkan pencabutan 10 KJP dalam kurun waktu tersebut terdiri dari pelajar setingkat SMP dan SMA.
Pemprov DKI Jakarta tidak hanya mencairkan dana KJP, termasuk dana bantuanpendidikan masuk sekolah. Pencairan akan dilakukan secara bertahap.
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengungkapkan, sekitar 75.000 penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 1 tahun 2023 tidak layak menerima bantuan.
Terhadap data-data penerima KJP Plus dan KJMU ini kami lakukan uji kelayakan dan verifikasi ulang untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Masyarakat penerima manfaat harus mengambil nomor antrean sehari sebelum kegiatan pendistribusian.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved