Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Program KJP menemui banyak masalah dalam aplikasinya, seperti tidak tepat sasaran dan tidak merata. Pemprov DKI Jakarta didorong untuk mengkaji kebijakan sekolah gratis.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Basri Baco menjelaskan pentingnya pengalokasian anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk murid-murid sekolah swasta level C dan D di Jakarta.
Ketidakberesan seputar KJMU bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan juga kelalaian pemerintah dalam menerapkan kebijakan baru.
Hal itu menjadi kontras karena di saat bersamaan Pemprov DKI tetap menganggarkan pengadaan pakaian dinas dan atribut anggota DPRD sebesar Rp3,08 miliar.
PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai keputusan Pj Gubernur Heru Budi merubah metode penerimaan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak tepat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan mencoret dua pelajar di wilayah Jakarta Timur dari penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk penyaluran 2024.
PROGRAM pangan bersubsidi untuk masyarakat tertentu di Jakarta diadakan kembali digelar, mulai 25 Januari 2024 nanti di lokasi-lokasi gerai Perumda Pasar Jaya lima wilayah kota.
Sanksi pencabutan bantuan pendidikan berupa KJP Plus bagi peserta didik yang melakukan kenakalan, tidak permanen.
Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat Junaedi menuturkan pencabutan 10 KJP dalam kurun waktu tersebut terdiri dari pelajar setingkat SMP dan SMA.
Pemprov DKI Jakarta tidak hanya mencairkan dana KJP, termasuk dana bantuanpendidikan masuk sekolah. Pencairan akan dilakukan secara bertahap.
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengungkapkan, sekitar 75.000 penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 1 tahun 2023 tidak layak menerima bantuan.
Terhadap data-data penerima KJP Plus dan KJMU ini kami lakukan uji kelayakan dan verifikasi ulang untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Masyarakat penerima manfaat harus mengambil nomor antrean sehari sebelum kegiatan pendistribusian.
DPRD mengingatkan pemprov DKI Jakarta untuk tidak mengurangi subsidi bantuan sosial meski APBD berkurang Rp5 triliun.
Aspem Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Denny Ramdany akan mencabut KJP bagi pelajar yang membeli atau mengonsumsi miras.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Wibi Andrino mengungkapkan kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus masih menyisakan banyak masalah.
KJP merupakan dana bantuan tunai yang pertama kali diluncurkan oleh Mantan Gubernur Joko Widodo pada 2012 silam untuk membantu peserta didik yang kurang mampu agar tetap bisa bersekolah.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan sanksi tegas terhadap pelajar yang terlibat tawuran.
DINAS Pendidikan DKI Jakarta menghapus daftar dua siswa penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena terlibat tawuran siswa beberapa waktu lalu.
Heru mengingatkan para siswa agar belajar dengan tekun dan mengembangkan karakter yang baik selama menempuh pendidikan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved