Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak langsung mencabut hak warga penerima bantuan sosial (bansos) yang kedapatan bermain judi online.
Ia menjelaskan, untuk menentukan tindakan kepada warga penerima bansos pemain judi online, dirinya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Tindakan tegas ada, tapi nanti bersama Kementerian terkait kita liat range-nya," kata Heru di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa, (2/7)
Baca juga : ASN Jakarta Diduga Terlibat dalam Judi Online, Heru Budi Bersiap Ajukan Namanya
Menurutnya, edukasi kepada warga terdampak perlu dilakukan, sebelum nantinya pemberian sanksi hingga dicabut haknya sebagai penerima bansos.
"Kita kasih kesempatan untuk mereka berubah perilaku. Tidak bisa semena-mena seperti itu juga. Bersama dengan aparat kepolisian, sejauh mana mereka main judinya, apakah cukup besar," papar Heru.
Pemprov DKI Jakarta tengah meminta data identitas pemain judi online di Jakarta kepada Satgas Pemberantasan Judi Online yang diketuai Menko Polhukam.
Baca juga : Pemprov DKI Jakarta Pangkas Jumlah Penerima KJMU Tahap I Tahun 2024
Namun, Heru pun berharap Pemprov DKI tak menemukan adanya warga penerima bansos yang bermain judi online, sehingga tak perlu ada tindakan tegas yang dilakukan.
"Yang terpenting adalah masyarakat yang menerima bansos. Kan saya punya nama by name by address, nama-nama penerima KJP, KJMU misalnya. Mudah mudahan mereka tidak terkena nama yang main judi online," jelasnya.
Sementara itu, Heru menegaskan akan langsung memberi sanksi kepada ASN Pemprov DKI Jakarta jika ada yang kedapatan bermain judi online. Sanksinya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
"Ya kalau ASN kan jelas aturannya sudah ada, tinggal diterapkan sanksi itu yang ke bersangkutan. Kan, kita belum dapat nama-nama itu," pungkas Heru. (Far/Z-7)
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian melantik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta
Presiden Jokowi telah memberhentikan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta dan digantikan Teguh Setyabudi.
Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10) mendatang akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi terkait masa jabatannya yang akan habis pada Kamis, 17 Oktober 2024 besok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Pemerintah kembali menyalurkan BLT Kesra 2025 senilai Rp900 bagi masyarakat berpenghasilan rendan (MBR) dan rentan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved