ASN Jakarta Diduga Terlibat dalam Judi Online, Heru Budi Bersiap Ajukan Namanya

SEJUMLAH Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta diduga terlibat praktik judi online. Penjabat Gubernur sementara DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan akan mengajukan daftar nama-nama ASN Jakarta yang terlibat kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Saya akan meminta daftar tersebut ke PMK, sedang dalam proses. Saya yakin bahwa beberapa ASN yang terlibat dalam judi online, ada yang belum terdeteksi. Beberapa di antaranya juga menerima bantuan sosial (bansos). Ini adalah hal yang perlu diatur dengan jelas untuk ASN," ucap Heru usai menghadiri kegiatan sembako murah di RPTRA Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 Juli 2024.

Heru menjelaskan bahwa sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ASN, dan media agar tidak terlibat dalam kegiatan judi online.

Baca juga : Heru Budi Lacak Daftar Nama ASN Jakarta yang Main Judi Online

"Kami mengharapkan agar semua pihak tidak terlibat dalam judi online. Kadang-kadang, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah judi online. Kami sangat prihatin dengan hal ini," katanya.

Menurut Heru, sudah ada peraturan yang jelas mengenai sanksi bagi ASN yang terlibat dalam judi online. Setelah nama-nama ASN dari Kemenko PMK diterima, baru akan diputuskan sanksi yang tepat.

"Aturan bagi ASN sudah jelas, tinggal menerapkan sanksi kepada yang bersangkutan setelah kami mendapatkan daftar nama-nama tersebut," ujarnya.

Baca juga : Pemkot Bandung Siapkan Sanksi Tegas bagi ASN Terlibat Judi Online

Heru juga membahas tentang kasus pelaku judi online yang juga menerima bantuan sosial. Dia mengklarifikasi bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan anggaran bansos sebesar Rp17,5 triliun kepada penerima yang membutuhkan, yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kami tidak mempertimbangkan apakah mereka terlibat dalam judi online atau tidak. Yang terdaftar dalam DTKS, akan kami berikan bantuan sosial, tanpa kaitannya dengan aktivitas judi online," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto, juga mengungkapkan bahwa lima provinsi dengan jumlah penjudi online terbanyak termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.