Penerima KJMU Dicoret, Pemprov DKI Jakarta Dinilai Raja Tega

PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai keputusan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi merubah metode penerimaan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak tepat.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini terlihat gagap menghadapi perubahan status kota Jakarta yang dalam waktu dekat tidak lagi menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia.

"Pemerintah harusnya lebih kreatif dan inovatif mendatangkan investasi atau melakukan efisiensi pengeluaran, tapi ini justru memotong anggaran pendidikan yang tidak ada urgensinya," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (6/4).

Menurut Trubus, sangat tidak mungkin Jakarta sebagai kota maju di Indonesia tidak memiliki anggaran untuk pendidikan. Kekeliruan terkait KJMU ini terjadi akibat pemerintah saat ini tidak bisa memprioritaskan program.

"Prioritaskan saja sesuatu yang lebih penting dibandingkan misalnya ada baju dinas tuh, itu kan bentuk pemborosan apalagi lalu ada juga perjalanan dinas dipangkas saja," jelasnya.

Lebih lanjut, Trubus juga menyayangkan keputusan Pemprov untuk memotong ditengah jalan penerimaan KJMU tersebut.

"Kebijakan yang raja tega karena memotong urat nadi orang terkait studinya. Kalau mau nunggu mereka selesai semua, jangan sampai Pemprov saling lempar tanggung jawab," pungkasnya.

Sebelumnya, akun media sosial Instagram Dinas Pendidikan DKI diramaikan warga yang mengeluh lantaran dicoret dari penerima KJP Plus dan KJMU. Salah satu warganet mengeluhkan nama anaknya dihapus dari penerima KJMU di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik.

"Gimana nasib KJMU anak saya yang tiba-tiba dihentikan, padahal orang tua kerja pedagang, serabutan, buat hari-hari saja susah," tulis akun Instagram yenelok_02. (Far/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi