Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera mencairkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurutnya, pencairan dana KJP sangat penting untuk membantu kebutuhan warga dalam menghadapi kenaikan kelas dan kelulusan sekolah, terutama di momen krusial ini.
"Dana KJP adalah hak siswa yang harus segera dicairkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka. Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa dana KJP belum juga cair hingga saat ini. Penundaan ini sangat mengganggu proses pendidikan anak-anak kita. Kami mendesak Pemprov DKI untuk segera menindaklanjuti dan mencairkan dana ini demi kesejahteraan pendidikan anak-anak Jakarta," ujarnya kepada awak media, Jumat (7/6).
Ia menjelaskan, program KJP merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga.
Baca juga : BPK Sebut Rp197 Miliar Dana KJP Belum Disalurkan, Ini Penjelasan Disdik DKI
Keterlambatan pencairan dana ini berpotensi menghambat berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari pembelian buku, seragam, hingga biaya transportasi ke sekolah.
Politisi PDI Perjuangan itu berharap Pemprov DKI Jakarta segera mengambil tindakan konkret untuk memastikan dana KJP dapat diterima oleh seluruh penerima manfaat sesuai jadwal.
"Kami di Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal dan memastikan bahwa hak-hak pendidikan warga Jakarta terpenuhi," tambah Ima Mahdiah.
Baca juga : Pemprov DKI Cairkan Dana Bantuan Pendidikan KJP Plus dan KJMU
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang transparan dan responsif dari Pemprov DKI kepada masyarakat terkait penyaluran dana KJP.
"Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai kapan dana KJP akan dicairkan. Kami berharap Pemprov DKI Jakarta dapat meningkatkan koordinasi dan pelayanan demi kepentingan pendidikan anak-anak kita," tutup Ima Mahdiah. (Z-8)
Gadai KJP marak di Jakarta. Warga menggadaikan bantuan pendidikan dengan sistem bunga demi uang cepat, berpotensi menambah beban utang keluarga.
Gubernur DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencegah praktik gadai KJP dan memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pendidikan warganya.
Pengurangan DBH sebesar Rp15 triliun mengakibatkan proyeksi RAPBD TA 2026 DKI Jakarta ditaksir turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Try Out bagi siswa kelas XII di Jakarta Timur, Selasa (21/10).
Pramono memutuskan akan melakukan efisiensi anggaran dari program-program kerja Pemprov DKI yang bakal berjalan tahun depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved