Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan membuka data badan calon legislatif (bacaleg) per daerah pemilihan (dapil) guna memastikan keterwakilan perempuan.
jalannya politik di parlemen bukan hanya persoalan politic of ideas atau adu gagasan, tapi juga politic of present atau politik kehadiran.
Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU 10/2023 sendiri membuka ruang keterwakilan perempuan di setiap dapil di bawah 30%. Itu dimungkinkan, misalnya, dengan dapil yang hanya memperebutkan empat kursi.
Hanya 18 anggota KPU provinsi yang perempuan. Bahkan, ada enam KPU provinsi yang tidak memiliki anggota perempuan sama sekali.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengatakan, partai politik peserta Pemilu 2024 sejatinya patuh pada beleid tersebut dalam mengupayakan keterwakilan perempuan
SEPANJANG akhir 1997, awal 1998, dan puncaknya Mei 1998, sebagai mahasiswa semester dua, saya berdiri bersama ratusan demonstran yang menuntut reformasi.
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ramlan Surbakti mengkritik peraturan KPU mengenai keterwakilan perempuan di legislatif.
Kesimpulan RDP itu menyatakan bahwa PKPU Nomor 10/2023 tidak perlu direvisi. Padahal, langkah KPU untuk merevisi PKPU sebelumnya didukung Bawaslu dan DKPP.
KPU menuruti DPR terkait pembulatan pecahan desimal ke bawah caleg perempuan di setiap daerah.
Penolakan DPR akan PKPU tentang pembulatan pecahan desimal ke bawah untuk caleg perempuan menjadi ujian kemandirian bagi KPU.
DPR akan membahas revisi PKPU terkait pasal keterwakilan perempuan
Dominan perempuan di PAN karena partai berlambang matahari ini sebagai induk Puan banyak memberikan ruang dan perhatian khusus kepada kader-kader perempuan.
Saat ini memang keterwakilan perempuan di DPRD Bone sangat kurang. Tak hanya dari segi jumlah, gaung perempuan juga kurang terdengar dari gedung besar DPRD Bone.
KPU diminta selesaikan revisi aturan keterwakilan perempuan sebelum proses pendaftaran bakal calon legilsatif berkahir
Dengan besarnya keterwakilan perempuan di parlemen perjuangan-perjuangan aspirasi kaum perempuan mendapatkan tempat dalam proses legislasi dan perjuangan kebijakan.
KPU akhirnya mengubah aturan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 tentang pembulatan desimal ke bawah yang berpotensi mengurangi keterwakilan perempuan di parleman.
KPU dinilai tidak wajib berkonsultasi untuk merevisi PKPU, terkait keterwakilan perempuan di parlemen.
Komisi II DPR membantah pengaturan keterwakilan perempuan minimal 30% yang diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tidak berpihak atau melanggar Undang-undang.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengubah haluan soal aturan keterwakilan perempuan bakal calon legislatif (bacaleg) di tengah jalan.
DPR sebut minat perempuan untuk maju mencalonkan diri sebagai caleg makin langka
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved