Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
GENDANG demokrasi mulai dipukul. Partai politik pun ramai-ramai daftarkan bakal calon legislatif (Bacaleg) ke KPUD Bone.
Bacaleg perempuan pun jadi incaran guna penuhi syarat 30 persen kuota. Namun, alasan pemenuhan kuota tidak berlaku bagi Ketua Wartawan Independen Bone (KIB) Eka Handayani.
Setelah telah terjun ke dunia jurnalis sejak 2012, Eka memberinya banyak pengalaman seputar politik.
Baca juga: Komnas HAM Minta KPU Segera Selesaikan Revisi Pasal Keterwakilan Perempuan
Eka menilai saat ini memang keterwakilan perempuan di DPRD Bone sangat kurang. Tak hanya dari segi jumlah, gaung perempuan juga kurang terdengar dari gedung besar DPRD Bone.
Kehadirannya dalam pertarungan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang, disebut Eka bukan sekedar pemenuhan kuota belaka.
"Berani pasang badan ketika pemerintah membuat kebijakan yang merugikan rakyat, adalah bukti bahwa dirinya layak didukung mewakili rakyat di DPRD Bone," kata Eka dalam keterangan pers, Sabtu (13/5).
Optimistis Raih Kursi di DPRD Bone
Dengan mengendarai Partau Gerindra, Eka optimis memenangkan hati rakyat di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Bone.
Baca juga: Peraturan KPU Direvisi, Aktivis: Perjuangan Perempuan di Parlemen Tak Boleh Berhenti
Sebagai perempuan, Eka mengaku akan menyasar pemilih-pemilih perempuan, khususnya single mom atau para janda yang saat ini masih sering mendapatkan perlakuan tak adil di masyarakat, khususnya dalam lingkungan keluarga.
"Selama ini suara perempuan tak terwakilkan di legislatif, sejak jadi wartawan saya banyak menemukan kasus-kasus yang mendiskreditkan kaum perempuan, khususnya mereka yang berstatus janda", bebernya.
Perjuangkan Nasib Perempuan
Baginya, peran perempuan kini sangat diperlukan di dunia politik karena ada beberapa hal yang memang tidak dipahami oleh laki-laki padahal penting untuk diperjuangkan.
Misalnya saja, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terkadang pihak perempuan harus pasrah karena tidak tahu harus mengadu pada siapa.
Baca juga: Usai Didesak, KPU Revisi Pasal Keterwakilan Perempuan
"Saya sering mendapatkan kasus dimana perempuan disakiti secara fisik dan verbal oleh laki-laki namun memilih diam karena tidak ada yang peduli, padahal ini penting. Sehatnya jiwa perempuan kita artinya generasi kita juga akan sehat", terangnya.
Diminta Tolak Money Politic
Eka berharap pemilih bisa cerdas memilih calon wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasinya di legislatif.
Baca juga: Diiringi Musik Tradisional, DPD NasDem ke KPU Flores Timur
Eka juga meyakini bahwa para pemilih saat ini sudah tidak akan tergoda dengan pemberian barang dan uang dari Caleg tertentu.
"Saya yakin pemilih kita sudah cerdas, walaupun menerima pemberian dari Caleg, saya optimis mereka akan tetap memilih wakilnya yang terbaik di DPRD Bone karena kualitas anggota DPRD kita saat ini tergantung dari kualitas para pemilih," tutupnya. (RO/S-4)
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved