Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
GENDANG demokrasi mulai dipukul. Partai politik pun ramai-ramai daftarkan bakal calon legislatif (Bacaleg) ke KPUD Bone.
Bacaleg perempuan pun jadi incaran guna penuhi syarat 30 persen kuota. Namun, alasan pemenuhan kuota tidak berlaku bagi Ketua Wartawan Independen Bone (KIB) Eka Handayani.
Setelah telah terjun ke dunia jurnalis sejak 2012, Eka memberinya banyak pengalaman seputar politik.
Baca juga: Komnas HAM Minta KPU Segera Selesaikan Revisi Pasal Keterwakilan Perempuan
Eka menilai saat ini memang keterwakilan perempuan di DPRD Bone sangat kurang. Tak hanya dari segi jumlah, gaung perempuan juga kurang terdengar dari gedung besar DPRD Bone.
Kehadirannya dalam pertarungan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang, disebut Eka bukan sekedar pemenuhan kuota belaka.
"Berani pasang badan ketika pemerintah membuat kebijakan yang merugikan rakyat, adalah bukti bahwa dirinya layak didukung mewakili rakyat di DPRD Bone," kata Eka dalam keterangan pers, Sabtu (13/5).
Optimistis Raih Kursi di DPRD Bone
Dengan mengendarai Partau Gerindra, Eka optimis memenangkan hati rakyat di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Bone.
Baca juga: Peraturan KPU Direvisi, Aktivis: Perjuangan Perempuan di Parlemen Tak Boleh Berhenti
Sebagai perempuan, Eka mengaku akan menyasar pemilih-pemilih perempuan, khususnya single mom atau para janda yang saat ini masih sering mendapatkan perlakuan tak adil di masyarakat, khususnya dalam lingkungan keluarga.
"Selama ini suara perempuan tak terwakilkan di legislatif, sejak jadi wartawan saya banyak menemukan kasus-kasus yang mendiskreditkan kaum perempuan, khususnya mereka yang berstatus janda", bebernya.
Perjuangkan Nasib Perempuan
Baginya, peran perempuan kini sangat diperlukan di dunia politik karena ada beberapa hal yang memang tidak dipahami oleh laki-laki padahal penting untuk diperjuangkan.
Misalnya saja, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terkadang pihak perempuan harus pasrah karena tidak tahu harus mengadu pada siapa.
Baca juga: Usai Didesak, KPU Revisi Pasal Keterwakilan Perempuan
"Saya sering mendapatkan kasus dimana perempuan disakiti secara fisik dan verbal oleh laki-laki namun memilih diam karena tidak ada yang peduli, padahal ini penting. Sehatnya jiwa perempuan kita artinya generasi kita juga akan sehat", terangnya.
Diminta Tolak Money Politic
Eka berharap pemilih bisa cerdas memilih calon wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasinya di legislatif.
Baca juga: Diiringi Musik Tradisional, DPD NasDem ke KPU Flores Timur
Eka juga meyakini bahwa para pemilih saat ini sudah tidak akan tergoda dengan pemberian barang dan uang dari Caleg tertentu.
"Saya yakin pemilih kita sudah cerdas, walaupun menerima pemberian dari Caleg, saya optimis mereka akan tetap memilih wakilnya yang terbaik di DPRD Bone karena kualitas anggota DPRD kita saat ini tergantung dari kualitas para pemilih," tutupnya. (RO/S-4)
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
KETUA Umum Projo Budi Arie Setiadi menyebut berpeluang merapat ke partai meskipun tidak spesifik menyebut Gerindra. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum mendengar langsung
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada, Pilkada tetap langsung tak melalui DPRD.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved