Berita Terbaru Kepala Daerah Hari Ini

Pembatasan Kegiatan Disertai Sanksi

Untuk mendukung pelaksanaan PPKM, Kapolri menerbitkan Surat Telegram No ST/13/I/OPS.2./2021 tertanggal 7 Januari 2021 yang ditujukan kepada seluruh kapolda.

Kepala Daerah Bisa Buat Aturan Penerapan Sanksi

PEMBATASAN sosial berskala besar (PSBB) pada 11-25 Januari akan berlaku di 23 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali.

Pembatasan Sosial Tergantung Provinsi

Pemprov Jabar akan menyiapkan petunjuk teknis tentang penerapan pembatasan sosial di Bandung Raya dan Bogor, Depok, serta Bekasi.

Sejumlah Jalan Ditutup di Malam Tahun Baru

Aparat keamanan akan menindak tegas warga yang menyelenggarakan atau terlibat kerumunan di malam Tahun Baru 2021.

Sejumlah Daerah Larang Perayaan Tahun Baru

Jangan sampai kerumunan di malam pergantian tahun mencetuskan klaster baru covid-19.

Hindari Kerumunan Tiadakan Pesta Tahun Baru

KEPALA daerah di seluruh Indonesia diminta melarang adanya pesta tahun baru (new year eve) 2021.

Kasus Bupati Banggai Laut, KPK Sita Duit dan Dokumen

KPK mengamankan uang dan dokumen terkait kasus yang menjerat Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo usai menggeledah 10 lokasi, termasuk rumah dan kantor bupati.

Bukan Mahar, melainkan Biaya Saksi

Memang sistem politik kita maju jadi pimpinan kepala daerah butuh biaya besar.

Perlu Kode Etik Ikat Kepala Daerah

Komitmen kepala daerah untuk pencegahan korupsi itu kelihatan dari bagaimana dia memajukan delapan area perbaikan tata kelola yang kita dorong di daerah.

Korupsi Pantang Surut

Transaksi politik dan biaya tinggi pilkada menjadi persoalan klasik yang memicu korupsi kepala daerah.

Ikut Bangun Daerah, Warga Harus Berani Lapor Praktek Korupsi

Sikap masyarakat yang tidak takut melaporkan dugaan praktek korupsi menjadi kunci dalam pemberantasan sekaligus mencegah korupsi.

KPK Imbau BPD Jangan Disetir Kepala Daerah

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau pimpinan serta pegawai Bank Pembangunan Daerah (BPD) berani mencegah intervensi dari kepala daerah yang berpotensi korupsi.

Waspadai Klaster Kepala Daerah

DERETAN kepala daerah yang terpapar covid-19 terus bertambah.

Kepala Daerah Bisa Diberhentikan, Tapi...

Pemberhentian kepala daerah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerahnya Korupsi, Warganya Rugi Lahir Batin

MASYARAKAT selalu menjadi korban dari kebijakan kepala daerah yang koruptif lantaran harus memenuhi imbal jasa donaturnya dalam pemilihan.

Instruksi Mendagri Tepat Demi Asas Akuntabilitas Kepala Daerah

Instruksi Mendagri kepada kepala daerah yang siap dipecat bila melanggar protokol kesehatan tidak melampaui kewenangan.

Kepala Daerah Harus Punya Visi yang Baik

Senada, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menilai kepala daerah memang harus memberikan contoh yang baik.

Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah, Wagub DKI: Kami Patuh

"Ya pada dasarnya kami patuh pada aturan. Negara ini negara hukum yang punya ketentuan ada undang-undang dasar, ada undang-undang."

Kepala Daerah harus Tegas Larang Kerumunan Massa

Para tokoh ulama, tokoh masyarakat atau siapapun dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.

Hanura: Mendagri Jangan Hanya Gertak Sambal Harus Dibuktikan

Politisi Partai Hanura Inas N Zubir meminta Mendagri harus punya nyali untuk benar-benar memecat kepala daerah bukan hanya sekadar imbauan bila terbukti melanggar prokes

MBG: Menjaga Kepercayaan Publik

Sisi Gelap Campak

Strategi Perang Sun Tzu dalam Krisis Hormuz

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia