Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemprov Jabar akan menyiapkan petunjuk teknis tentang penerapan pembatasan sosial di Bandung Raya dan Bogor, Depok, serta Bekasi.
Aparat keamanan akan menindak tegas warga yang menyelenggarakan atau terlibat kerumunan di malam Tahun Baru 2021.
Jangan sampai kerumunan di malam pergantian tahun mencetuskan klaster baru covid-19.
KEPALA daerah di seluruh Indonesia diminta melarang adanya pesta tahun baru (new year eve) 2021.
KPK mengamankan uang dan dokumen terkait kasus yang menjerat Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo usai menggeledah 10 lokasi, termasuk rumah dan kantor bupati.
Memang sistem politik kita maju jadi pimpinan kepala daerah butuh biaya besar.
Komitmen kepala daerah untuk pencegahan korupsi itu kelihatan dari bagaimana dia memajukan delapan area perbaikan tata kelola yang kita dorong di daerah.
Transaksi politik dan biaya tinggi pilkada menjadi persoalan klasik yang memicu korupsi kepala daerah.
Sikap masyarakat yang tidak takut melaporkan dugaan praktek korupsi menjadi kunci dalam pemberantasan sekaligus mencegah korupsi.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau pimpinan serta pegawai Bank Pembangunan Daerah (BPD) berani mencegah intervensi dari kepala daerah yang berpotensi korupsi.
DERETAN kepala daerah yang terpapar covid-19 terus bertambah.
Pemberhentian kepala daerah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
MASYARAKAT selalu menjadi korban dari kebijakan kepala daerah yang koruptif lantaran harus memenuhi imbal jasa donaturnya dalam pemilihan.
Instruksi Mendagri kepada kepala daerah yang siap dipecat bila melanggar protokol kesehatan tidak melampaui kewenangan.
Senada, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menilai kepala daerah memang harus memberikan contoh yang baik.
"Ya pada dasarnya kami patuh pada aturan. Negara ini negara hukum yang punya ketentuan ada undang-undang dasar, ada undang-undang."
Para tokoh ulama, tokoh masyarakat atau siapapun dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.
Politisi Partai Hanura Inas N Zubir meminta Mendagri harus punya nyali untuk benar-benar memecat kepala daerah bukan hanya sekadar imbauan bila terbukti melanggar prokes
Kepala daerah diinstruksikan melakukan langkah proaktif untuk mencegah penularan dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif.
Dia menambahkan, sanksi pemberhentian itu juga merupakan penegasan kepada kepala daerah untuk serius menanggapi persoalan pandemi di wilayahnya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved