Sabtu 21 November 2020, 16:30 WIB

Kepala Daerahnya Korupsi, Warganya Rugi Lahir Batin

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Kepala Daerahnya Korupsi, Warganya Rugi Lahir Batin

dok.mi
Ilustrasi koruptor

 

KETUA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut maraknya korupsi yang dilakukan kepala daerah berdampak langsung bagi publik. Masyarakat selalu menjadi korban dari kebijakan kepala daerah yang koruptif lantaran harus memenuhi imbal jasa donaturnya dalam pemilihan.

"Ini rahasia yang bukan rahasia lagi karena transaksinya di bawah meja. Pilkada selalu di bawah bayang-bayang cukong. Yang diijon posisi dan kebijakan publik," ucapnya dalam diskusi virtual Pilkada 2020: Wakil Rakyat atau Wakil Donatur?, di Jakarta,  Sabtu (21/11).

Menurut Asfinawati, kebijakan publik kepala daerah yang terkait korupsi kerap nerugikan masyarakat. Ia mencontohkan kasus korupsi perizinan yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengungkap 136 izin perusahaan tidak dicabut meski terkait dengan kasus tersebut.

Kemudian, lanjut Asfinawati, kasus korupsi proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1. Ia menyebut proyek tersebut tetap berjalan meski masyarakat menolaknya.

Baca Juga: Obral Korting Hukuman Koruptor

"Ada juga kasus korupsi PT Duta Palma Group terkait kasus pengajuan alih fungsi hutan di Riau. Pemberian izin ada kaitannya dengan kebakaran lahan. Izin kebun diberikan di daerah rawan terbakar," ucapnya.

Korupsi kepala daerah diyakini kuat erat kaitannya dengan pilkada. Mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asfinawati mengatakan kasus kepala daerah tertangkap paling banyak di masa pilkada. Tertinggi yakni pada Pilkada 2018, tercatat 29 kepala daerah terjerat kasus rasuah.

"Kepala daerah yang korupsi mengambil suara masyarakat namun masyarakat sendiri tidak bisa menentukan kebijakan publiknya," ucapnya. (OL-13)

Baca Juga: Menkumham: Hukuman Mati bagi Koruptor masih Wacana

Baca Juga

Antara

4000 Anggota KSP Indosurya Sudah Cairkan Dana

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Jumat 26 Februari 2021, 19:55 WIB
Sepanjang 2021, pencairan sudah dilakukan untuk sekitar 2.700...
MI/AdamDwi

Insiden Penembakan Dinilai Simbiol Belum Tuntasnya Reformasi Polri

👤Rahmatul Fajri 🕔Jumat 26 Februari 2021, 19:46 WIB
"Kalau saya lihat semuanya mengarah pada masih belum tuntasnya reformasi kultural Polri," kata...
MI / ADAM DWI.

ICW Keberatan Tahanan KPK Dapat Prioritas Vaksinasi

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 26 Februari 2021, 19:40 WIB
Sebaiknya pemerintah, Kemenkes, dan KPK meninjau ulang dan membatalkan rencana itu. Tahanan KPK bukan garda terdepan yang harus mendapatkan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya