Minggu 22 November 2020, 11:35 WIB

Kepala Daerah Bisa Diberhentikan, Tapi...

Tehofilus Ifan Sucipto | Politik dan Hukum
Kepala Daerah Bisa Diberhentikan, Tapi...

Dok MI
Ilustrasi kepala daerah

 

MANTAN Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan mengatakan seorang kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar peraturan. Namun, pemberhentian itu harus melalui prosedur yang panjang.

"Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, misalnya tidak mematuhi peraturan perundang-undangan bisa diberhentikan dengan tahapan-tahapan yang begitu panjang," kata Djohermansyah dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk 'Terimbas Kerumunan Rizieq', Minggu (22/11).

Pemberhentian kepala daerah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut merevisi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Baca juga: Instruksi Mendagri Sesuai Arahan Presiden

Beleid teranyar, kata Djohermansyah, dibentuk karena semakin banyak jenis pelanggaran kepala daerah. Misalnya melanggar sumpah jabatan, mengelola daerah sesuka hati, hingga plesiran ke luar negeri tanpa izin.

"Perbaikan UU Nomor 32 tahun 2004 menjadi 23 tahun 2014 dibahas dengan DPR dan disepakati ada sanksi sehingga kepala daerah tidak sesuka hati karena merasa sebagai raja kecil," papar dia.

Djohermansyah mengatakan pemerintah daerah yang melanggar bisa langsung ditegur Mendagri. Namun, peringatan secara tertulis adalah kewenangan Presiden.

"Tapi teguran tertulis tidak boleh dari Mendagri. Harus melalui Presiden," tegas Djohermansyah.

Pemerintah daerah yang masih bandel bisa diberhentikan melalui proses di DPRD sebagai wakil rakyat. Kemudian proses itu bisa berlanjut ke Mahkamah Agung (MA) untuk pembuktian dan keputusan akhir.

Djohermansyah mengatakan pemberhentian kepala daerah mungkin dilakukan. Salah satunya mantan Bupati Garut, Aceng HM Fikri yang diberhentikan karena melanggar etika dan undang-undang akibat pernikahan siri.

Kehadiran UU teranyar diyakini membantu pemerintah pusat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Sebab, bukan perkara mudah mengawasi 508 kabupaten/kota dan 34 provinsi. (OL-1)

Baca Juga

AFP

FPI: Rizieq Diperiksa, Massa Akan Berbondong-bondong ke Polda

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 01 Desember 2020, 19:30 WIB
Aziz mengatakan dengan tidak bisa membendung dukungan simpatisan itu, ia meminta pihak polisi turut mengawasi penerapan protokol...
AFP

Masih Istirahat, Pemeriksaan Rizieq Ditunda

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 01 Desember 2020, 19:08 WIB
Ia mengaku Rizieq akan menghadiri jika nanti kesehatannya telah pulih kembali....
Dok MI

Jokowi Lanjutkan Pembubaran Lembaga Negara

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 01 Desember 2020, 18:50 WIB
Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden sampai hari ini, Tjahjo menyebut sudah ada 37 lembaga yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya