Kasus Bupati Banggai Laut, KPK Sita Duit dan Dokumen

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar penggeledahan terkait kasus yang menjerat Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo. Penyidik menggeledah 10 tempat, termasuk rumah dan kantor bupati. Dari hasil penggeledahan, penyidik mengamankan uang dan dokumen terkait perkara.

"Hasil penggeledahan ditemukan dan diamankan sejumlah uang dan dokumen yang diduga terkait dengan tindak pidana. Uang dan barang yang ditemukan selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan analisis terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan penyitaan sebagai barang bukti," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Jakarta, Selasa (15/12).

Sepuluh lokasi yang digeledah penyidik berada di Kabupaten Banggai Laut dan Kota Luwuk, Sulawesi Tengah. Penggeledahan dilakukan selama dua hari sejak Senin (14/12). Selain itu, KPK juga menggeledah pihak swasta yang terkait dengan kasus tersebut.

"Sejak Senin (14/12) tim penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di Luwuk dan Banggai Laut pada 10 lokasi, baik rumah serta kantor milik pemerintah dan swasta," imbuh Ali Fikri.

KPK menetapkan Wenny Bukamo sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur pada 4 Desember 2020. Diduga, suap yang diterima Bupati Wenny dari pengusaha rekanan pemkab itu digunakan untuk kampanye pilkada.

Baca juga: KPK Panggil 4 Mantan Komisaris PT DI

Bupati Wenny saat ini berstatus petahana yang maju lagi dalam Pilkada Serentak 2020. Dalam pemilihan kali ini, Wenny maju bersama pasangannya Ridaya Laode Ngkowe.

Selain Wenny, KPK juga menetapkan lima pengusaha rekanan Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut sebagai tersangka. Mereka ialah Recky Suhartono Godiman selaku Komisaris Utama PT Alfa Berdikari Group, Hedy Thiono selaku Direktur PT Raja Muda Indonesia, Hengky Thiono selaku Komisaris PT Bangun Bangkep Persada, Djufri Katili selaku Direktur PT Antarnusa Karyatama Mandiri, dan Andreas Hongkiriwang selaku Direktur PT Andronika Putra Delta.

KPK menduga Wenny melakukan kongkalikong untuk mengatur rekanan perusahaan tertentu untuk mengikuti proyek-proyek pada Dinas PUPR di Kabupaten Banggai Laut. Sebagai imbal jasa, rekanan sepakat menyerahkan uang sebagai bentuk commitment fee kepada bupati.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wenny, KPK mengamankan duit senilai Rp2 miliar yang masukkan di dalam kardus. Selain itu, ditemukan buku tabungan, bonggol cek, dan sejumlah dokumen proyek.

Bupati Wenny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(P-5)