Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT dapat berperan aktif dalam menciptakan daerah anti-korupsi dengan berani melaporkan praktek korupsi yang terjadi di daerahnya.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zaenur Rohman mengatakan, sikap masyarakat yang tidak takut melaporkan dugaan praktek korupsi menjadi kunci dalam pemberantasan sekaligus mencegah korupsi.
"Bentuknya misalnya dengan mau menjadi pelapor jika melihat adanya praktik korupsi atau penyelewengan di daerahnya. Yang paling banyak praktik korupsi di daerah itu ada tiga sektor yakni perizinan, pengadaan barang dan jasa lalu pengisian jabatan publik," ujarnya, Sabtu (12/12).
Masyarakat sebenarnya sering mendengar praktek korupsi di daerahnya namun faktor keberanian berakhir dengan keengganan melapor sehingga korupsi terjadi.
Baca juga : Kepala Daerah Tidak Boleh Tunduk pada Kaum Intoleran
"Harus berani lapor jika mencurigai ada tindakan tersebut. Selain itu masyarakat juga bisa lihat hasil pengadaan barang dan jasanya. Jika hasilnya tidak wajar masyarakat bisa mengawasi dan melaporkan kepada pihak terkait," ungkapnya.
KPK menurutnya bisa melakukan penindakan karena berdasar laporan masyarakat. Selain itu fungsi pengawasan pada DPRD harus berjalan. Selama ini fungsi DPRD relatif gagal menjalankan fungsi pengawasan bahkan jadi kolaborator dari praktek yang ada oleh kepala daerah.
"Jadi peran dan keaktifan masyarakat menyampaikan aspirasinya itu penting sekali," tukasnya. (OL-7)
Hakim juga menegaskan pentingnya pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya di mata hukum.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved