Berita Terbaru Kenaikan Tarif Ppn 12 Hari Ini

Tiba di Tanah Air usai dari Mesir, Presiden Prabowo Langsung Rapat Terbatas

Kedatangan Presiden Prabowo disambut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. 

Penaikan PPN, Pernyataan Pemerintah Dinilai Menyesatkan

Pernyataan pemerintah dinilai hanya gimmick politik bahwa seakan-akan pemerintah hari ini melahirkan kebijakan baru dengan membebaskan barang pokok dari PPN.

Pengusaha Tekstil: PPN 12% akan Memberatkan Sektor TPT

ASOSIASI Produsen Benang, Serat dan Filamen (APSyFI) menyebut berlakunya PPN 12% tentu akan memberatkan seluruh rantai industri, terutama di sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Besaran yang Pemerintah Tanggung dari Objek Dikecualikan PPN 12 Persen

PEMERINTAH menetapkan untuk tetap membuat tarif pajak pertambahan nilai (PPN) tetap menjadi 12% di tahun depan dan tetap mengecualikan bahan pokok dalam pungutan PPN.

Kebijakan PPN 12% Diumumkan 16 Desember

Airlangga menyebut dalam pengumumanan nanti, akan dibeberkan barang dan jasa yang akan tetap dan dibebaskan dari PPN 12 persen. Termasuk payung hukumnya.

Pembedaan Tarif PPN tak Sasar Golongan Properti yang Terima Stimulus Pemerintah

REAL Estate Indonesia (REI) meyakini usulan pembedaan tarif PPN dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak menyasar pada golongan properti yang mendapatkan stimulus fiskal dari pemerintah.

PPN 12% Bakal Redupkan Geliat Industri Otomotif

Ketum Gaikindo menilai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada sektor otomotif akan meredupkan geliat industri di sektor tersebut.

Beda Suara Pemerintah Soal Tarif PPN 12%

Pemerintah tak menutup kemungkinan penundaan penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12% di 2025. Karenanya pembahasan PPN 12% tetap dilakukan.

Jangan Bebani Masyarakat Kecil dengan Kenaikan Pajak

Hadi mengusulkan agar fokus utama dalam perbaikan sistem perpajakan adalah pada penyelarasan peraturan-peraturan yang ada agar lebih konsisten dan terintegrasi.

Penaikan Upah Minimum 6,5 Persen belum Penuhi Kelayakan

Penaikan upah minimum 6,5% ini akan menjadi sia-sia atau percuma apabila pemerintah tetap meresmikan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% di tahun depan

Pemberian Bansos saat Kenaikan PPN Dinilai tidak Tepat

PEMBERIAN bantuan sosial untuk masyarakat dalam menghadapi dampak penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinilai tak tepat. 

Pajak dan Mimpi Negara Kesejahteraan

Kecuali, untuk barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dibebaskan dari pengenaan PPN.

Penundaan Penaikan Tarif PPN Tunjukkan Keberpihakan Negara pada Rakyat

PENUNDAAN penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% disebut sebagai langkah yang baik. Itu juga dianggap menunjukkan keberpihakan negara kepada rakyat,

Pemerintah Mau Guyur Bansos Kelas Menengah, Luhut: PPN 12% Diundur Dulu

KEPALA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penerapan kenaikan tarif PPN 12% berpotensi mundur dari 1 Januari 2025.

KIP Nilai Pemerintah belum Transparan Kelola PPN

KIP menilai pemerintah selama ini belum pernah secara terbuka menjelaskan secara rinci penerimaan dan pengelolaan PPN.

Tambah Beban, Gapensi Tolak Penaikan PPN Jadi 12%

GABUNGAN Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menolak rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 12% pada tahun depan.

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

Rakyat dan Politik Cari Makan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia