Pemerintah Mau Guyur Bansos Kelas Menengah, Luhut PPN 12 Diundur Dulu

KEPALA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% berpotensi mundur dari 1 Januari 2025. Penundaan PPN 12%, ungkap Luhut, akan dilakukan karena pemerintah tengah merencanakan pemberian bantuan sosial (bansos) terlebih dahulu ke masyarakat ke kelas menengah.

"PPN 12% itu sebelum jadi (diterapkan), harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah. Ya (penerapan PPN 12%) hampir pasti diundur, biar dulu jalan yang bansos ini," ungkap Luhut di TPS 004, di RW 02 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, Rabu (27/11).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu menjelaskan saat ini pemerintah tengah mengkaji perluasan cakupan bantuan sosial (bansos) untuk kelas menengah imbas dari kebijakan kenaikan PPN.

Pemerintah, katanya, membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk menentukan kriteria penerima bantuan ini agar tepat sasaran. Pasalnya, terjadi penurunan jumlah kelas menengah sebesar 9,48 juta jiwa dari periode 2019-2024.

"Kita akan berikan stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan, supaya jangan jatuh ekonominya," tegasnya.

Mengenai penolakan rencana kebijakan PPN 12% yang mendapat penolakan besar dari sejumlah kalangan, Luhut menyebut karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui manfaat PPN 12%.

"Ya soal itu (penolakan PPN 12%), karena orang kan belum tau kalau ini (ada manfaatnya), ada strukturnya. Tapi, kita akan rapatkan lagi dan presiden yang akan memutuskan perkembangannya seperti apa," pungkas Luhut. (Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia