Berita Terbaru Kementerian PPPA Hari Ini

Butuh Kerja Keras Implementasikan UU TPKS di Daerah Tertinggal

Belum ada satu pun akses serta layanan terpadu di pedesaan atau daerah terpencil yang dapat dijangkau korban kekerasan seksual.

Pemberdayaan Perempuan Berpean Ikut Pulihkan Ekonomi yang Terdampak Pandemi

Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dengan peran perempuan yang sangat besar.

Belum Ada Satu Pun Kota Layak Anak di Indonesia

Erni mengungkapkan setidaknya ada empat tahapan yang harus dilewati setiap dearah agar mereka mendapatkan predikat KLA.

Masih Belum Dapat Penomoran, UU TPKS Mandek di Sekretariat Negara

Nahar berharap tidak ada kendala atau masalah terkait penomoran ini. Dia menambahkan penomoran ini hanya menunggu waktu saja.

Korban Kekerasan Seksual Bisa Ajukan Hak Restitusi Lewat UPTD PPA

Mengacu UU TPKS, UPTD PPA berfungsi untuk mengawal pemenuhan hak korban kekerasan seksual dan pendampingan selama proses peradilan.

BEI Dorong Peningkatan Jumlah Eksekutif Perempuan di Industri Keuangan

Diharapkan kesadaran untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan di industri keuangan, khususnya di pasar modal Indonesia, dapat ditingkatkan.

Strategi Pengarusutamaan Gender Jadi Landasan Utama Semua Pembangunan 

"Adanya Strategi Pengarusutamaan Gender akan membantu kita melihat kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat lebih dalam, sehingga kebijakan yang dibuat tepat sasaran,"

UU TPKS Disahkan, Polri Akselerasi Pembentukan Direktorat PPA

Dedi menjelaskan saat ini rencana pembentukan direktorat PPA itu masih digodok. Sebab, dibutukan keputusan presiden (kepres) dalam membentuk organisasi baru di bawah Korps Bhayangkara.

Menteri PPPA Bintang Sebut Perempuan Masih Alami Beban Ganda

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesetaraan gender, Nestlé berambisi untuk mencapai target jumlah perempuan dalam posisi senior sebanyak 42%.

Menteri PPPA Harapkan Kehadiran Intibios di Denpasar Perkuat Ekosistem Kesehatan Bali 

Penguatan sektor kesehatan yang melayani perempuan dan anak akan membawa multiplier effect yang besar dan berjangka panjang.

Pelaku Pemerkosaan Anak di Likupang Harus Dihukum Berat

Menteri PPPA meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada ayah yang tega memerkosa dua anaknya.

RUU TPKS Rencana Diputuskan pada 5 April Mendatang

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ditargetkan diambil keputusan pada 5 April 2022 mendatang.

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Energi bagi Perempuan

Keberadaan glass ceiling effect (batasan bagi kaum perempuan untuk maju) semakin mempersulit perempuan untuk mencapai posisi pengambilan keputusan teratas.

Menteri PPPA Dorong Kesetaraan Akses Energi bagi Perempuan Perdesaan

Permasalahan saat ini yaitu meski hampir separuh penduduk Indonesia dan dunia ialah perempuan, partisipasi mereka di sektor energi terbarukan masih sangat kurang.

Menteri PPA Tunggu Undangan DPR RI Bahas RUU TPKS

Sejauh ini belum ada panggilan rapat membahas soal RUU TPKS tersebut. Namun, pihaknya menghormati kesibukan anggota dewan, mengingat rancangan itu atas inisiatif DPR RI.

Menteri PPPA : Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Anak

Perkawinan anak juga merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Kesenjangan Gender Meningkat di Masa Pandemi

Kesenjangan gender tidak saja disebabkan oleh perbedaan keterampilan atau pendidikan saja, tetapi juga adanya keyakinan jenis peran yang diskriminasi.

Menteri Bintang Temui Ayah Pemerkosa Putri Kandung di Polres Depok

Pelaku ditangkap atas tuduhan kasus pemerkosaan yang dilakukan sejak tahun lalu

BPR Lestari Dukung Kementerian PPPA Berdayakan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program kerja tersebut, mulai tahun 2022  BPR Lestari meluncurkan inisiatif "Lestari for Perempuan".

Kementerian PPPA Desak Kejagung Ajukan Banding

Kemenerian PPPA berharap tanggungan tersebut harus dibebankan ke pelaku bila melihat arti restitusi.

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia