Berita Terbaru Kementerian PPPA Hari Ini

Menteri PPPA: Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual di Pesantren Banyuwangi

Kementerian PPPA mendorong aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara tuntas, dengan segera menangkap dan menahan pelaku serta menjatuhkan sanksi pidana maksimal.

Norma Hukum masih Kesulitan Proses Kekerasan Berbasis Gender Online

Kendala pemahaman yang minim tentang bentuk-bentuk KBGO, pengumpulan barang bukti elektronik dan dimensi teknologi digital masih jadi hambatan dalam penanganan kasus.

Persentase Perempuan di Legislatif belum Capai Critical Mass

Angka keterwakilan perempuan dalam politik baru mencaoai 21%, masih belum mencapai critical mass atau jumlah minimal yang diperlukan untuk menciptakan perubahan, yaitu rata-rata kuota 30%.

Singgung Giant Sea Wall, Pemerintah Diminta Serius Tangani Rob Semarang

"Kalau berjalan proyek ini, berapa besar biayanya dan siapa yang membangun? Apakah dijamin pemerintah pusat atau menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi," ujar Yayat

Perempuan Bangkitkan Kembali Tradisi Tenun di Tidore

Anita merupakan perempuan keturunan Kesultanan Tidore yang berhasil membangkitkan kembali Tenun Puta Dino yang sempat hilang. Pun bekerja sama dengan sekolah untuk membangkitkan tradisi ini

Menteri PPPA: G20 EMPOWER Jadi Ajang Memperjuangkan Kesetaraan Gender

Penelitian menunjukkan, ketika perempuan diberdayakan secara ekonomi, mereka juga menginvestasikan pendapatan mereka untuk nutrisi, kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka

Kementerian PPPA Gandeng UGM Siapkan Aturan UU TPKS

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga memandang UGM adalah institusi yang memiliki peran besar dalam isu perempuan dan anak.

Kementerian PPPA: Aturan Turunan UU TPKS Masih Diproses

Namun, Kementerian PPPA menekankan bahwa pada dasarnyUU TPKS sudah bisa digunakan. Terkecuali ketentuan pelaksana yang membutuhkan aturan turunan. 

Pastikan Implementasi UU TPKS, Kementerian PPPA Siapkan Unit Kerja Khusus hingga Tingkat Daerah

"Sudah ada (unit kerja). Kelembagaan mandat UU TPKS. Untuk di pusat adalah PPT dan di daerah UPTD PPA di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruhnya diatur dengan Perpres,"

Pelaku Kekerasan Seksual Anak Mayoritas Orang Terdekat

Pandemi covid-19 juga menjadi penyebab rendahnya resiliensi keluarga dalam menghadapi perubahan. Banyak orang tua yang tidak siap mengasuh dan mendampingi anak di rumah.

Masyarakat Sipil Kawal Pembentukan Aturan Turunan UU TPKS

Pemerintah juga bisa mengundang sejumlah kelompok masyarakat sipil dalam pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

Butuh Kerja Keras Implementasikan UU TPKS di Daerah Tertinggal

Belum ada satu pun akses serta layanan terpadu di pedesaan atau daerah terpencil yang dapat dijangkau korban kekerasan seksual.

Pemberdayaan Perempuan Berpean Ikut Pulihkan Ekonomi yang Terdampak Pandemi

Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dengan peran perempuan yang sangat besar.

Belum Ada Satu Pun Kota Layak Anak di Indonesia

Erni mengungkapkan setidaknya ada empat tahapan yang harus dilewati setiap dearah agar mereka mendapatkan predikat KLA.

Masih Belum Dapat Penomoran, UU TPKS Mandek di Sekretariat Negara

Nahar berharap tidak ada kendala atau masalah terkait penomoran ini. Dia menambahkan penomoran ini hanya menunggu waktu saja.

Korban Kekerasan Seksual Bisa Ajukan Hak Restitusi Lewat UPTD PPA

Mengacu UU TPKS, UPTD PPA berfungsi untuk mengawal pemenuhan hak korban kekerasan seksual dan pendampingan selama proses peradilan.

BEI Dorong Peningkatan Jumlah Eksekutif Perempuan di Industri Keuangan

Diharapkan kesadaran untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan di industri keuangan, khususnya di pasar modal Indonesia, dapat ditingkatkan.

Strategi Pengarusutamaan Gender Jadi Landasan Utama Semua Pembangunan 

"Adanya Strategi Pengarusutamaan Gender akan membantu kita melihat kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat lebih dalam, sehingga kebijakan yang dibuat tepat sasaran,"

UU TPKS Disahkan, Polri Akselerasi Pembentukan Direktorat PPA

Dedi menjelaskan saat ini rencana pembentukan direktorat PPA itu masih digodok. Sebab, dibutukan keputusan presiden (kepres) dalam membentuk organisasi baru di bawah Korps Bhayangkara.

Menteri PPPA Bintang Sebut Perempuan Masih Alami Beban Ganda

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesetaraan gender, Nestlé berambisi untuk mencapai target jumlah perempuan dalam posisi senior sebanyak 42%.

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga

Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia