Berita Terbaru Kementerian PPPA Hari Ini

Susun DIM RUU KIA, KemenPPPA Lakukan Dialog Bersama Masyarakat Sipil

Kementeri PPPA mengharapkan masukan yang telah disampaikan dapat menjadi bagian dari DIM RUU KIA yang tengah disusun oleh pemerintah, mengkritisi pasal-pasal dan naskah akademis di RUU ini.

Padang Panjang Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Nindya

Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha.

Peringati HAN 2022, Gelar Kampanye Dukung Anak Bermain dengan Bahagia

Bermain permainan lokal khas Indonesia ini memberi banyak manfaat, di mana mereka akan bergerak, bekerja sama, hingga belajar membangun strategi.. 

Menteri PPPA: Pandemi Covid-19 Perburuk Kualitas Hidup Perempuan

Hal tersebut disebabkan oleh tingginya tingkat stres dalam rumah tangga yang membuat meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Perpres 101/2022 Diharapkan Optimal Hapus Kekerasan Seksual pada Anak

Optimalisasi ini harus didukung oleh kementerian dan lembaga terkait. Selain itu peran masyarakat juga perlu bahu membahu menghapus kekerasan seksual di tengah masyarakat.  

Bertemu Jaksa Agung, Menteri PPPA Diskusi Pertajam Penanganan TPKS

Sinergi dan komitmen dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) beserta Kejaksaan RI merupakan bentuk nyata kehadiran negara.

KemenPPPA: Progress Aturan Turunan UU TPKS 50%

Nahar mengungkapkan pihaknya sedang menyiapkan bahan yang terkait dengan penyelenggaraan tindak pidana kekerasan seksual, melakukan kombinasi dan juga pemantauan.

Menteri PPPA Beri Perhatian Ayah Disabilitas Asuh Tiga Anak di NTT

Kementerian PPPA akan mengupayakan solusi bagi ketiga anak Gasper agar mendapatkan pengasuhan terbaik.

Kekurangan SDM Hambat Perumusan Aturan Turunan UU TPKS

Pemerintah terkendala sumber daya manusia dalam merumuskan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Menteri PPPA: Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual di Pesantren Banyuwangi

Kementerian PPPA mendorong aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara tuntas, dengan segera menangkap dan menahan pelaku serta menjatuhkan sanksi pidana maksimal.

Norma Hukum masih Kesulitan Proses Kekerasan Berbasis Gender Online

Kendala pemahaman yang minim tentang bentuk-bentuk KBGO, pengumpulan barang bukti elektronik dan dimensi teknologi digital masih jadi hambatan dalam penanganan kasus.

Persentase Perempuan di Legislatif belum Capai Critical Mass

Angka keterwakilan perempuan dalam politik baru mencaoai 21%, masih belum mencapai critical mass atau jumlah minimal yang diperlukan untuk menciptakan perubahan, yaitu rata-rata kuota 30%.

Singgung Giant Sea Wall, Pemerintah Diminta Serius Tangani Rob Semarang

"Kalau berjalan proyek ini, berapa besar biayanya dan siapa yang membangun? Apakah dijamin pemerintah pusat atau menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi," ujar Yayat

Perempuan Bangkitkan Kembali Tradisi Tenun di Tidore

Anita merupakan perempuan keturunan Kesultanan Tidore yang berhasil membangkitkan kembali Tenun Puta Dino yang sempat hilang. Pun bekerja sama dengan sekolah untuk membangkitkan tradisi ini

Menteri PPPA: G20 EMPOWER Jadi Ajang Memperjuangkan Kesetaraan Gender

Penelitian menunjukkan, ketika perempuan diberdayakan secara ekonomi, mereka juga menginvestasikan pendapatan mereka untuk nutrisi, kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka

Kementerian PPPA Gandeng UGM Siapkan Aturan UU TPKS

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga memandang UGM adalah institusi yang memiliki peran besar dalam isu perempuan dan anak.

Kementerian PPPA: Aturan Turunan UU TPKS Masih Diproses

Namun, Kementerian PPPA menekankan bahwa pada dasarnyUU TPKS sudah bisa digunakan. Terkecuali ketentuan pelaksana yang membutuhkan aturan turunan. 

Pastikan Implementasi UU TPKS, Kementerian PPPA Siapkan Unit Kerja Khusus hingga Tingkat Daerah

"Sudah ada (unit kerja). Kelembagaan mandat UU TPKS. Untuk di pusat adalah PPT dan di daerah UPTD PPA di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruhnya diatur dengan Perpres,"

Pelaku Kekerasan Seksual Anak Mayoritas Orang Terdekat

Pandemi covid-19 juga menjadi penyebab rendahnya resiliensi keluarga dalam menghadapi perubahan. Banyak orang tua yang tidak siap mengasuh dan mendampingi anak di rumah.

Masyarakat Sipil Kawal Pembentukan Aturan Turunan UU TPKS

Pemerintah juga bisa mengundang sejumlah kelompok masyarakat sipil dalam pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia