Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang meminta masyarakat untuk berani bersuara. Dalam hal ini, jika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Kita imbau seluruh lapisan masyarakat, siapapun yang menjadi korban, harus berani speak up," ujar Ayu di Istana Kepresidenan, Selasa (11/10).
Sikap tersebut dikatakannya penting, agar tindak kekerasan tidak terus berulang. Pun, pelaku bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Baca juga: Polisi Sebut Rizky Billar Berpeluang Ditahan Terkait Kasus KDRT
Ayu juga meminta keluarga berperan lebih besar dalam mencegah kasus KDRT. Menurutnya, keluarga harus bisa menjadi wadah atau tempat kepercayaan bagi seseorang untuk bercerita, jika terjadi suatu masalah.
"Evaluasi kita bersama, sangat penting untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Kita mulai dari akar rumput, dari keluarga. Itu sangat penting," imbuhnya.
Baca juga: LPSK Terbuka jika Lesti Kejora Ajukan Perlindungan
Pemerintah sebenarnya juga memiliki pusat pengaduan, yaitu Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang bisa dihubungi melalui sambungan telepon 129, serta juga akun media sosial.
"Kita dorong untuk melapor. Tidak hanya korban, yang melihat, yang mendengar, itu juga harus peduli dan melaporkan terjadinya kekerasan," pungkas Ayu.(OL-11)
Dari total sekitar 500 kabupaten/kota yang menjadi target pembentukan UPTD-PPA, baru 355 yang telah terbentuk.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang masih menjadi tantangan besar di masyarakat.
Wamen PPPA) Veronica Tan menitikberatkan pentingnya dukungan pasca-penanganan untuk korban kekerasan. Ia menyebut saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki rumah aman
Kekerasan di lingkungan pendidikan masih menjadi sorotan utama. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sepanjang tahun 2024, tercatat 573 kasus
Mayoritas korban enggan melaporkan kasusnya karena rasa takut dan malu, terutama karena pelaku berasal dari lingkungan terdekat.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan media belum berpihak pada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
DPRD Jawa Barat mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Jabar akibat tidak berhasil meraih predikat provinsi layak anak oleh Kementerian PPPA
Wali Kota Jaya Negara menyampaikan, Kota Denpasar terus konsisten menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan
Kuatkan Ekosistem Perlindungan Perempuan dan Anak di Jawa Timur Lewat Kerja Sama Multisektor
ANAK-anak yang bahagia dan canda tawa mereka mewarnai dunia. Momen Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli 2025 memberikan ruang untuk merayakan dengan kegiatan yang seru.
Berdasarkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2024, kekerasan kepada anak baik fisik, digital, hingga seksual masih menjadi masalah yang harus ditangani.
Kementerian PPPA juga dikatakan sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Hari Anak Nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved