Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang meminta masyarakat untuk berani bersuara. Dalam hal ini, jika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Kita imbau seluruh lapisan masyarakat, siapapun yang menjadi korban, harus berani speak up," ujar Ayu di Istana Kepresidenan, Selasa (11/10).
Sikap tersebut dikatakannya penting, agar tindak kekerasan tidak terus berulang. Pun, pelaku bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Baca juga: Polisi Sebut Rizky Billar Berpeluang Ditahan Terkait Kasus KDRT
Ayu juga meminta keluarga berperan lebih besar dalam mencegah kasus KDRT. Menurutnya, keluarga harus bisa menjadi wadah atau tempat kepercayaan bagi seseorang untuk bercerita, jika terjadi suatu masalah.
"Evaluasi kita bersama, sangat penting untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Kita mulai dari akar rumput, dari keluarga. Itu sangat penting," imbuhnya.
Baca juga: LPSK Terbuka jika Lesti Kejora Ajukan Perlindungan
Pemerintah sebenarnya juga memiliki pusat pengaduan, yaitu Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang bisa dihubungi melalui sambungan telepon 129, serta juga akun media sosial.
"Kita dorong untuk melapor. Tidak hanya korban, yang melihat, yang mendengar, itu juga harus peduli dan melaporkan terjadinya kekerasan," pungkas Ayu.(OL-11)
Keberanian orang yang mengalami kekerasan bisa tumbuh ketika ada orang terdekat yang bisa dipercaya dan membuatnya merasa aman, tidak merasa disalahkan.
KETUA Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyebut salah satu faktor terhalangnya pelaporan kekerasan terhadap perempuan maupun anak karena masih terawatnya sistem patriarki di masyarakat.
Dari total sekitar 500 kabupaten/kota yang menjadi target pembentukan UPTD-PPA, baru 355 yang telah terbentuk.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang masih menjadi tantangan besar di masyarakat.
Wamen PPPA) Veronica Tan menitikberatkan pentingnya dukungan pasca-penanganan untuk korban kekerasan. Ia menyebut saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki rumah aman
Kekerasan di lingkungan pendidikan masih menjadi sorotan utama. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sepanjang tahun 2024, tercatat 573 kasus
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Kementerian PPPA tengah melakukan koordinasi dengan dinas setempat terkait kasus anak berinisial AT (14) yang dianiaya oleh anggota Brimob di Tual, Maluku, hingga meninggal dunia.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
WAKIL Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan menegaskan bahwa penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama.
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu menegaskan bahwa tragedi siswa bunuh diri di NTT tersebut tidak seharusnya terjadi.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan bahwa satuan pendidikan harus ramah anak, sehingga anak mendapatkan haknya atas pendidikan secara utuh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved