Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang meminta masyarakat untuk berani bersuara. Dalam hal ini, jika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Kita imbau seluruh lapisan masyarakat, siapapun yang menjadi korban, harus berani speak up," ujar Ayu di Istana Kepresidenan, Selasa (11/10).
Sikap tersebut dikatakannya penting, agar tindak kekerasan tidak terus berulang. Pun, pelaku bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Baca juga: Polisi Sebut Rizky Billar Berpeluang Ditahan Terkait Kasus KDRT
Ayu juga meminta keluarga berperan lebih besar dalam mencegah kasus KDRT. Menurutnya, keluarga harus bisa menjadi wadah atau tempat kepercayaan bagi seseorang untuk bercerita, jika terjadi suatu masalah.
"Evaluasi kita bersama, sangat penting untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Kita mulai dari akar rumput, dari keluarga. Itu sangat penting," imbuhnya.
Baca juga: LPSK Terbuka jika Lesti Kejora Ajukan Perlindungan
Pemerintah sebenarnya juga memiliki pusat pengaduan, yaitu Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang bisa dihubungi melalui sambungan telepon 129, serta juga akun media sosial.
"Kita dorong untuk melapor. Tidak hanya korban, yang melihat, yang mendengar, itu juga harus peduli dan melaporkan terjadinya kekerasan," pungkas Ayu.(OL-11)
Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang masih menjadi tantangan besar di masyarakat.
Wamen PPPA) Veronica Tan menitikberatkan pentingnya dukungan pasca-penanganan untuk korban kekerasan. Ia menyebut saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki rumah aman
Kekerasan di lingkungan pendidikan masih menjadi sorotan utama. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sepanjang tahun 2024, tercatat 573 kasus
Mayoritas korban enggan melaporkan kasusnya karena rasa takut dan malu, terutama karena pelaku berasal dari lingkungan terdekat.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan media belum berpihak pada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
Menurut ICJR, praktiknya penyediaan layanan aborsi aman tidak terlaksana di lapangan dikarenakan tidak ada realisasi konkret dari pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan.
MENTERI PPPA Arifah Fauzi menyambut baik rencana Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menambahkan lebih banyak Amiratul Hajj dari kalangan ulama perempuan.
Sinergi itu, katanya, bisa dimulai menyiapkan data yang tepat. Kemudian dapat dilanjutkan dengan menciptakan instrumen atau pengaturan teknisnya.
WAKIL Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan penyediaan perumahan layak dalam Program 3 Juta Rumah harus dibangun secara holistik.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyampaikan progres sisa peraturan turunan UU TPKS.
Kementerian PPPA menyesalkan kasus kawin paksa terhadap sepasang remaja di Lampung Timur yang digrebek warga desa setempat, korban terancam tak bersekolah.
Kementerian PPPA Kota Tangerang melakukan koordinasi terkait kasus kekerasan seksual pencabulan anak, yakni guru ngaji cabuli 19 anak laki-laki di Ciledug, Kota Tangerang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved