Kamis 27 Oktober 2022, 15:52 WIB

Menteri PPPA: Tindak Tegas Pelaku KDRT yang Sebabkan Korban Meninggal

Dinda Shabrina | Humaniora
Menteri PPPA: Tindak Tegas Pelaku KDRT yang Sebabkan Korban Meninggal

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga

 

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam terhadap korban meninggal dunia atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada 23 Oktober 2022.

“Kami jajaran KemenPPPA menyampaikan bela sungkawa dan turut prihatin atas kasus KDRT yang terjadi di Kota Semarang hingga menyebabkan korban meninggal dunia. KemenPPPA telah melakukan koordinasi intens dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah; Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (SPT PPA) Provinsi Jawa Tengah; dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Semarang,” ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Jakarta, Kamis (27/10).

Menteri PPPA mengatakan kasus KDRT tersebut telah dikoordinasikan dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Tembalang dan ditangani oleh Satgas PPT Seruni Semarang di Kecamatan Tembalang.

Kasus KDRT di Semarang ini terjadi pada 23 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30, berawal dari pertengkaran antara pelaku (suami) berinisial DM (27) dan korban (23), dalam pertengkaran ini pelaku mencekik korban hingga korban meninggal dunia. Korban meninggalkan seorang anak berusia 6 tahun yang saat ini dirawat oleh ibu korban, sedangkan pelaku sudah diamankan di Polsek Candisari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Melihat kejadian tersebut, KemenPPPA mendorong aparat penegak hukum untuk menangani kasus KDRT di Semarang secara tuntas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“KemenPPPA menghormati proses hukum yang ada dan meminta agar pelaku mendapatkan hukuman berdasarkan bukti dan aturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (3), yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45 juta,” tutur Menteri PPPA.

Baca juga:  KDRT Disebut Terjadi karena Keinginan Menguasai Pasangan

Menteri PPPA mengajak masyarakat yang mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan untuk berani melapor ke lembaga-lembaga yang telah diberikan mandat oleh UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan Kepolisian.

“Masyarakat juga dapat melapor melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau Whatsapp 08111-129-129,” pungkas Menteri PPPA.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Cegah Lonjakan Sub Varian Baru dengan Prokes dan Vaksin

👤Mediaindonesia 🕔Jumat 09 Desember 2022, 17:46 WIB
Agus mengingatkan masyarakat untuk tidak abai memakai masker, terutama pada ruangan yang tertutup guna menekan risiko penularan...
ANTARA

Erick Thohir Dinilai Kompeten Pimpin Indonesia

👤Widhoroso 🕔Jumat 09 Desember 2022, 17:04 WIB
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memiliki pengalaman panjang dalam dunia ekonomi...
Ist

Konkretkan Upaya Kaji Ulang Konstitusi, DPD RI Teken MoU dengan UI

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 09 Desember 2022, 16:57 WIB
Jalinan kerja sama dalam MoU tersebut meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPD...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya