MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan krisis pandemi covid-19 telah berimbas besar terhadap perempuan. Di negara-negara G20, perempuan menanggung beban krisis ekonomi akibat covid-19.
"Wanita di seluruh dunia tiba-tiba terinfeksi, termasuk kehilangan pendapatan, meningkatkan pekerjaan, perawatan yang tidak dibayar," ujarnya dalam pidato daring International Seminar on Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth, yang merupakan rangkaian Presidensi G20 Indonesia, Rabu (11/5).
Bintang memaparkan kondisi perempuan Indonesia yang lebih mungkin kehilangan pekerjaan dibandingkan pria.
"Perempuan juga merupakan mayoritas pekerja, di sektor jasa paling terpukul keras oleh pembatasan akibat covid-19. Sementara krisis telah menyoroti pentingnya pengaturan itu juga mengandung beban ganda yang dihadapi perempuan dalam menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan," paparnya.
Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dengan peran perempuan yang sangat besar. Sayangnya, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh di bawah pria.
"Oleh karena itu melihat potensi ekonomi dari usaha mikro dan kecil sangat penting untuk pemulihan ekonomi nasional yang kuat," kata Bintang.
Berdasarkan data saat ini, terdapat sekitar 65,4 juta usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dengan kurang lebih separuhnya dimiliki oleh perempuan.
Baca juga : Perbankan Tidak Dilarang Membiayai Industri Batu Bara
Data itu menunjukkan potensi sumber daya perempuan yang paling banyak untuk menjadi kekuatan pendorong, tidak hanya dalam mencapai pemulihan ekonomi dari pandemi, tetapi juga sebagai fondasi stabilitas ekonomi jangka panjang.
"Kami menyadari bahwa internet memberikan peluang untuk mengembangkan bisnis kami. Dan 54% wanita pengusaha mikro menggunakan internet dibandingkan 39% pria," ujarnya.
Pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu strategi unggulan pemerintah Indonesia untuk mencapai pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Selain itu juga mendirikan desa ramah perempuan dan anak untuk mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi.
"Mewujudkan perempuan dalam jabatan gubernur dan inklusi keuangan adalah salah satu inti dari program ini," imbuh Bintang.
Selain literasi keuangan dan digital, aspek inklusi keuangan seperti akses yang setara dan hak kepemilikan aset sangat penting dalam memastikan akses perempuan kepada produk keuangan, mulai dari simpanan modal dasar dan pinjaman untuk UKM hingga asuransi dan investasi.
"Kami juga mengeluarkan regulasi yang lebih aman untuk mendukung UMKM perempuan tidak hanya tumbuh, tetapi juga menyelamatkan bisnis mereka dari informal ke formal," tukasnya. (OL-7)
