Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
TIGA hari lagi, tepat di tanggal 12 Mei satu bulan sudah DPR menyetujui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai undang-undang. Untuk bisa digunakan, UU ini harus ditandatangani terlebih dahulu oleh Presiden serta mendapatkan penomoran. Namun hingga hari ini UU tersebut masih mandek di Sekretariat Negara.
Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Nahar mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan terkait penomoran itu ke Sekretariat Negara. Namun sampai hari ini belum ada perkembangan apapun.
“Masih di sana, di Sesneg. Penomorannya masih di sana. Sebelum lebaran dan kemarin sudah dicek, masih belum keluar dari sana,” kata Nahar kepada Media Indonesia, Senin (9/5).
Baca juga: ASN WFH, Kemenpan Rebiro Minta Pelayanan Publik Dilakukan Digital
Nahar berharap tidak ada kendala atau masalah terkait penomoran ini. Dia menambahkan penomoran ini hanya menunggu waktu saja.
“Ini cuma soal waktu saja. Kita tunggu saja. Nanti siapa yang tahu duluan, misal saja yang tahu perkembangannya, pasti saya infokan,” imbuh Nahar.
Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi mengatakan jika sampai tanggal 12 Mei masih belum ditandatangani Presiden, maka dengan sendirinya UU TPKS sah dan berlaku sebagai undang-undang.
“Ada waktu dalam 30 hari Presiden menandatangani untuk pengesahan. Jika tidak ditandatangani pun dengan sendirinya sudah sah,” ujar Aminah. (OL-4)
KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hingga kini, baru 4 dari 7 peraturan pelaksana dari UU TPKS yang ditetapkan pemerintah.
Komnas Perempuan mendorong Presiden Joko Widodo mengesahkan lima dari tujuh peraturan pelaksana UU TPKS yang tersisa.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan tidak akan membiarkan pemerkosa melenggang bebas tanpa dihukum.
Proses penyusunan dan pembentukan peraturan turunan UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sudah memasuki tahapan proses akhir
Kekerasan seksual merupakan isu krusial yang masih rawan terjadi di tempat kerja.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved