Senin 09 Mei 2022, 14:00 WIB

ASN WFH, Kemenpan Rebiro Minta Pelayanan Publik Dilakukan Digital

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
ASN WFH, Kemenpan Rebiro Minta Pelayanan Publik Dilakukan Digital

Antara
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (pan-Rebiro) Tjahjo Kumolo.

 

PELAYANAN publik diharapkan tetap berjalan dengan baik meskipun pemerintah menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) terhadap sebagian aparatur sipil negara (ASN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (pan - Rebiro) Tjahjo Kumolo meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) mengatur pelaksanaan WFH di instansinya sesuai karakteristik instansi masing-masing agar pelayanan publik tidak terganggu.

Pelayanan publik, ujar Tjahjo, tetap dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Khususnya yang menyangkut pelayanan publik seperti pelayanan Dukcapil, surat izin mengemudi, dan perizinan tetap harus siap melayani masyarakat. Ketentuannya diserahkan pada masing-masing PPK,” ujarnya saat Apel Pagi Virtual di Kementerian Pan-Rebiro, Senin (9/5).

Menurutnya digitalisasi, bisa digunakan untuk mengefektifkan pelayanan publik. Contohnya, terang Tjahjo, pada Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menyediakan berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat.

Baca juga: Usai Libur Lebaran, Kemenkum dan HAM Fokus Kejar Target

Ia menjelaskan, pelaksanaan WFH bagi ASN merupakan tindak lanjut saran dari Kapolri. Pegawai pemerintah, ujar dia, dapat berkerja dari rumah selama satu minggu setelah puncak arus balik Hari Raya Idulfitri pada 8 Mei 2022. Hal itu dilakukan agar dapat mengurai kemacetan karena lonjakan pergerakan kendaraan dan kepadatan lalu lintas.

Selain untuk mendukung kelancaran arus balik mudik lebaran, menurut Tjahjo sistem bekerja dari rumah juga dapat dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri setelah kembali dari kampung halaman, mengingat pandemi covid-19 belum sepenuhnya berakhir.

" Harapannya, kebijakan WFH ini dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan kasus Covid-19," ujar dia.

Sistem kerja ASN itu diatur sesuai wilayah yang termaktub dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Menteri Pan-Rebiro No. 6/2022. Merujuk pada SE Menteri Pan-Rebiro tersebut, pembagian WFH/WFO dilakukan oleh seluruh instansi baik pusat dan daerah. Tentu kebijakan ini juga melihat kondisi setiap daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda. (P-5)

Baca Juga

MI/ M Irfan

Sudah Dihapus MK, Ini Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 25 Mei 2022, 23:16 WIB
Eddy mengatakan pasal di Revisi KUHP berbeda dengan aturan yang dihapus...
MI/Susanto

Ketua KY Mukti Fajar Dikukuhkan sebagai Guru Besar UMY

👤Ardi Teristi 🕔Rabu 25 Mei 2022, 23:05 WIB
Terdapat beberapa persoalan hukum yang berhadapan dengan sistem sharing economy yang...
MI/Tri Subarkah

Tolak Keberatan Terdakwa, Hakim Lanjutkan Sidang Korupsi TWP-AD

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 25 Mei 2022, 21:34 WIB
Penolakan itu disampaikan dalam sidang putusan sela pada Rabu (25/5). Putusan tersebut dibacakan oleh hakim ketua Brigjen Faridah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya