Banjir Jakarta, Pemprov Siapkan Kebijakan WFH

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta telah mengidentifikasi titik-titik rawan banjir dan menyiapkan posko bantuan untuk meminimalkan dampak banjir terhadap masyarakat.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi berharap dengan langkah yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, dampak musim hujan ekstrem dapat ditekan seminimal mungkin.

Ia juga memastikan anggaran yang digunakan untuk modifikasi cuaca melalui pos anggaran rutin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI masih cukup.

Baca juga : Maret Puncak Musim Penghujan, Pemerintah Antisipasi Banjir

Namun, bila anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,3 miliar tersebut sudah habis, maka Pemprov DKI sudah siap menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

"Kalau menggunakan dana (BTT) ini, maka kami harus mengeluarkan status kondisi darurat. Nanti pastinya kami akan koordinasi dengan BNPB. Namun, dengan dana yang masih cukup, kami siap untuk melakukan modifikasi cuaca sampai akhir tahun. Untuk tahun depan, kami juga sudah anggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025," terangnya kepada awak media, Selasa (10/1]).

Teguh mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menghadapi banjir, sehingga evakuasi dini bisa dilakukan secepatnya.

Baca juga : Bela Anies, PA 212: Banjir Kodrat Alam, Tidak Bisa Dilawan

Bahkan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan kebijakan work from home (WFH) bila terjadi banjir pada hari kerja (weekday).

"Jika memang banjirnya terjadi pada hari kerja atau weekday, kami juga mungkin akan mempertimbangkan mengeluarkan kebijakan WFH, khususnya bagi anak sekolah ataupun bagi aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta. Mudah-mudahan juga bisa diberlakukan di kementerian dan lembaga, karena banjir ini risiko dan dampaknya berbeda dengan banjir saat weekend," pungkasnya. (J-2)