Menteri PPPA Dorong Kesetaraan Akses Energi bagi Perempuan Perdesaan

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengajak semua pihak melakukan upaya meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan di sektor energi. Menteri PPPA memandang bahwa perempuan merupakan pendorong utama dalam transisi energi. Oleh karena itu, kesetaraan dalam mengakses energi bagi perempuan akan memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia.

"Kita perlu memastikan perempuan bisa mengakses energi yang bersih, terbarukan, dan terjangkau, sehingga nanti menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini juga akan mendorong pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kesehatan keluarga, dan memungkinkan anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik," ujar Menteri PPPA dalam acara CSW 66 Side Event dengan tema Energy Transition and Rural Women yang merupakan kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kongres Wanita Indonesia (Kowani), W20 Indonesia Presidency, dan UN Women Indonesia pada Kamis (17/3) secara virtual.

Bintang menambahkan permasalahan saat ini yaitu meski hampir separuh penduduk Indonesia dan dunia ialah perempuan, partisipasi mereka di sektor energi terbarukan masih sangat kurang. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2021 melaporkan bahwa proporsi perempuan usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja hanya 54% dibandingkan dengan laki-laki 82%. Data BPS pada 2020 juga menunjukkan bahwa hanya 29% perempuan yang memiliki ijazah pendidikan tinggi di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Ditambah juga dengan glass ceiling effect (batasan untuk maju) yang semakin mempersulit perempuan untuk mencapai posisi pengambilan keputusan teratas.

"Ke depan, kita harus bekerja sama mendorong kepemimpinan perempuan di sektor energi terbarukan dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, khususnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Menciptakan tempat kerja yang ramah perempuan, memecahkan glass ceiling, dan melanjutkan upaya pengarusutamaan gender di segala bidang pembangunan. Kita juga harus memastikan bahwa kebijakan dan aksi dalam transisi energi dapat melibatkan dan memberikan manfaat bagi perempuan dan anak perempuan," tegasnya. 

Indonesia saat ini, lanjut Bintang, sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Terbarukan. RUU ini masuk dalam daftar prioritas legislatif nasional dan diharapkan segera disahkan pada 2022. Dalam penyusunannya, Pemerintah Indonesia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa isu-isu gender diakomodasi ke dalam rancangan tersebut. 

Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto menyampaikan bahwa energi merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan dan perempuan memainkan peranan penting sebagai agen perubahan serta pembuat keputusan. "Pemberdayaan perempuan merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus didukung agar perempuan memiliki kemudahan dalam mengakses energi, sehingga nanti kita bisa mencapai keberhasilan dalam melakukan transisi energi terutama bagi perempuan di perdesaan yang tidak terlalu mendapatkan akses informasi dan pendidikan. Kita harus bisa menjembatani hal tersebut dengan memfasilitasi pendidikan mereka serta meningkatkan pelibatan mereka dalam transisi energi," ujar Giwo.

UN Assistant to Secretary-General and Deputy Executive Director UN Women, Asa Regner, juga menuturkan bahwa perempuan perlu diberikan akses untuk terlibat dalam transisi energi. "Memberikan perempuan akses kepada energi terbarukan akan memberikan kesempatan bagi perempuan mencapai pemberdayaan ekonomi serta memberikan perempuan kesempatan terlibat dalam pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan sekitarnya. Namun masih terdapat banyak tantangan bagi perempuan mengakses energi berkelanjutan, terutama kurangnya pendidikan dan pelatihan," ungkapnya.

Co-founder and Board Member of The GenderCC-Women for Climate Justice, Gotelind Alber, kemudian menjelaskan tentang salah satu isu di wilayah energi yaitu keterbatasan keterwakilan perempuan, karena sektor ini sangat didominasi oleh laki laki dan berdampak pada kemiskinan perempuan. "Untuk mendukung perempuan, tidak cukup dengan hanya memberikan pelatihan, tetapi juga kesempatan bagi mereka untuk membangun usaha," ujarnya. Gotelind Alber kemudian memberikan sejumlah rekomendasi antara lain memberikan komitmen penuh untuk memperhitungkan aspek gender dalam pembuatan berbagai kebijakan dan pelaksanaannya.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Lenny N Rosalin mengatakan bahwa upaya bersama dalam hal kesetaraan akses energi bagi perempuan sangat penting untuk memajukan perempuan, terutama di wilayah perdesaan, khususnya dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam transisi energi. "Transisi energi merupakan isu global, khususnya bagi mereka yang tinggal di perdesaan. Dengan angka sekitar 3,9 miliar orang tinggal di perdesaan, yang separuhnya ialah perempuan, pemerintah dari berbagai negara selalu berusaha membuat kebijakan yang terbaik untuk mendorong proses transformasi, dari energi tak terbarukan dan kotor menjadi energi terbarukan dan bersih. Begitu juga di Indonesia, sekitar 43% perempuan dan anak tinggal di perdesaan dan negara kita menghadapi tantangan menghadapi bauran energi menjadi 23% pada 2025," ungkap Lenny.

Lenny mengatakan diskusi pada pertemuan ini akan bermanfaat untuk membentuk kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi isu-isu di tingkat daerah hingga global. Ia berharap jejaring konsultasi antara pemerintah maupun lembaga terkait di Indonesia dan negara lain bisa terus berlanjut agar dapat selalu berkontribusi dalam membangun kebijakan energi yang lebih responsif gender di negara masing-masing.

Baca juga: Kurang 2% Bayi Terinfeksi yang Lahir dari Ibu dengan Covid-19

Co-Chair W20 Indonesia Dian Siswarini mengatakan bahwa W20 akan merujuk pada hal-hal yang dihasilkan dari pertemuan tersebut untuk mengembangkan Pernyataan Bersama W20, khususnya untuk membangun para perempuan di perdesaan. "Kami berterima kasih kepada Kementerian PPPA yang menginisiasi Side Event ini dan kami akan bekerja sama dengan semua stakeholders terkait untuk memastikan semua hasil yang dicapai dari Side Event ini akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Pernyataan Bersama W20," ujarnya. (RO/OL-14)