Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Sejak awal pandemi, KPK telah menerbitkan dua Surat Edaran (SE) yaitu khususnya terkait pengadaan barang dan jasa sebagai rambu-rambu agar tidak terjadi tindak pidana korupsi
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) merupakan satu dari lima tersangka dan mendapatkan manfaat dari praktik kotor di tengah bencana ini senilai Rp17 miliar.
"Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak 5 Desember 2020 sampai dengan 24 Desember 2020,"
Firli menjelaskan satu paket bansos untuk masyarakat seharga Rp300 ribu. Bansos itu merupakan bagian dari kerja sama Kementerian Sosial dengan beberapa perusahaan rekanan.
Total harta kekayaan tersebutu berdasarakan LHKPN Mensos Juliari tahun 2019
Juliari langsung masuk ke ruang pemeriksaan yang berada di lantai dua Gedung Merah Putih KPK.
"KPK mengimbau kepada JPB (Juliari Peter Batubara) dan AW (Adi Wahyono) untuk kooperatif, segera menyerahkan diri ke KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri
Selain Juliari, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka
Pemaksimalan penerapan hukuman, lanjutnya, diharapkan mampu membuat para pelaku jera
Menteri Sosial mengatakan pihaknya akan membuat aturan agar kepesertaan PKH maksimal lima tahun untuk memberikan kesempatan pada warga miskin lain yang belum menjadi peserta.
Penyaluran Bansos Tunai (BST) oleh PT Pos untuk Kabupaten Malang telah mencapai tahap ke-8 dengan nilai Rp27,5 miliar.
"Terkait siapa saja mereka, berapa barang bukti uang yang kami sita, kami akan ekspose dalam konpers yang akan dilaksanakan nanti malam."
Menanggapi kabar tersebut, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengatakan pihaknya memonitor OTT tersebut.
Menurut Firli, PPK itu diduga menerima hadiah dari vendor pengadaan barang dan jasa (PBJ) Bansos di Kemensos dalam rangka penanganan pandemi covid-19.
Menurutnya apa sudah dilakukan Menteri Sosial Juliari sudah di trek yang benar dan tinggal melanjutkan lagi dan jika bisa melakukan terobosan baru.
PERINGATAN Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang diperingati setiap 3 Desember, tahun ini menjadi berbeda karena pandemi covid-19.
Penyelenggaraan HDI bertujuan mendorong peningkatan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Kementerian Sosial Republik Indonesia menyerahkan 10.000 paket bantuan sosial kepada Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia (YPJI).
Presiden mengatakan pemerintah ingin secara terus menerus meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Kehadiran pemerintah dalam situasi dan kondisi saat ini benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved