Minggu 06 Desember 2020, 07:12 WIB

KPK Tetapkan 5 Tersangka Proyek Bansos Pandemi

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
KPK Tetapkan 5 Tersangka Proyek Bansos Pandemi

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers OTT Bansos di Kemensos

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka proyek Bantuan Sosial (Bansos) terkait pandemi covid-19. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) merupakan satu dari lima tersangka dan mendapatkan manfaat dari praktik kotor di tengah bencana ini senilai Rp17 miliar.

"KPK menetapkan lima orang tersangka, sebagai penerima JPB (Juliari Peter Batubara), MJS (Matheus Joko Santoso), AW (Adi Wahyono) dan sebagai pemberi AIM (Ardian IM) dan HS (Harry Sidabuke)," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan keterangan resmi di Gedung KPK Jakarta, Minggu (6/12).

Firli mengatakan JPB diduga menerima suap senilai Rp17 miliar sebagai fee pengadaan bansos sembako untuk masyarakat terdampak covid-19 di Jabodetabek. Dengan rincian pada periode pertama JPB menerima Rp8,2 miliar dari MJS melalui AW dan dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan JPB.

"Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang 'fee' dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB," tuturnya.

Baca juga: KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi Bansos Kemensos

Perkara ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat-Sabtu (4-5/12) dengan mengamankan barang bukti berupa uang Rp14,5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang yaitu sekitar Rp11, 9 miliar, sekitar 171,085 dolar AS (setara Rp2,420 miliar) dan sekitar 23.000 dolar Singapura (setara Rp243 juta).

Tersangka penerima Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kepada Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara kepada tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(OL-5)

Baca Juga

Dok Kejagung

Kejaksaan Usut Alih Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading

👤Tri Subarkah 🕔Senin 06 Desember 2021, 18:45 WIB
Penyidik menemukan sebagian Kawasan Suaka Margasatwa telah dialihfungsikan jadi perkebunan sawit seluas 210...
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Bekas Dirut Asabri Dituntut 10 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp64,5 Miliar

👤Selamat Saragih 🕔Senin 06 Desember 2021, 18:07 WIB
Sonny Widjaja dituntut hukuman 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi Asabri dengan kerugian total Rp22,78...
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Bekas Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 06 Desember 2021, 17:45 WIB
Jaksa juga meminta hakim memberikan pidana pengganti Rp2,32 miliar ke Robin. Uang itu wajib dibayar Robin dalam waktu sebulan setelah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya