Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
INDONESIA Corruption Watch (ICW) meminta agar para tersangka dugaan korupsi terkait bantuan sosial covid-19 yang menyeret pejabat di Kementerian Sosial dituntut maksimal.
Menurut peneliti ICW Dewi Anggraini, sudah banyak anggaran yang dikeluarkan untuk meminimalkan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat selama pandemi.
"Dorongan kami adalah upaya-upaya pemaksimalan Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-Undang Tipikor itu diterapkan masimal oleh pengegak hukum," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (5/12).
Pemaksimalan penerapan hukuman, lanjutnya, diharapkan mampu membuat para pelaku jera. Selain itu, tindakan koruptif tidak dicontoh pihak lainnya. Terlebih, Dewi mengatakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Jumat (4/12) malam menjadi yang pertama terkait dana covid-19.
"Ini yang jadi miris, covid itu dialami semua negara, tidak hanya Indonesia. Dan ini lagi masa-masa krisis, masa-masa darurat, yang anggaran kita saja terbatas, tapi disalahgunakan," ujarnya.
Dewi mengatakan bahwa pihaknya terkejut dengan OTT yang dilakukan KPK di Kemensos. Pasalnya selama ini, ICW berfokus pada pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan dan BNPB. Sementara terhadap Kemensos sendiri, ICW menitiberatkan pada distribusi dan kualitas bansos yang disalurkan ke masyarakat.
Terkait pengadaan barang dan jasa selama pandemi covid-19 sendiri, Dewi menyebut sudah ada peraturan yang salah satunya dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada pokoknya, pengadaan barang dan jasa disederhanakan dengan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Nah sebenarnya itu berlaku tidak hanya di Kemenkes dan BNPB yang mungkin sekarang sedang disorot pengadaan-pengadaannya di masa covid. Pengadaan itu seharusnya menyasarnya semua, tidak terkecuali ke Kemensos," jelas Dewi.
Lebih lanjut, ia mendorong agar KPK dan Kemensos membuka informasi dan menindaklanjuti segala kemungkinan peran-peran yang terlibat dalam perkara ini.
Diberitakan sebelumnya, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pejabat Kemensos usai menggelar OTT pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi. Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, pejabat Kemensos yang ditangkap diduga menerima hadiah dari beberapa vendor terkait pengadaan bantuan dan jasa penanganan bantuan sosial covid-19.
Terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengkonfirmasi pihaknya menangkap enam orang dalam OTT semalam. Salah satu pejabat Kemensos yang ditangkap berinisial J. (OL-8)
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved